POLITIK

Meski Harganya Turun, PKS Tolak Tes PCR Syarat Naik Pesawat

MONITOR, Jakarta – Kebijakan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan penerbangan dinilai menyulitkan masyarakat. Keberatan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

Politikus PKS ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga,” ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/10/2021).

Menurut Mufida, tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Sementara itu, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.

“PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites hanya berlaku pada saat di tes. Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?” tanyanya.

Dikatakan dia, penambahan beban ini akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari. “Berapapun harganya, meski (harga tes PCR) sudah diturunkan Rp275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat,” pungkasnya.

Recent Posts

Strategi Industri Halal 360o Kemenperin, dari Infrastruktur Nasional ke Kancah Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memacu pengembangan industri halal Indonesia agar bisa…

9 menit yang lalu

Pemerintah Sediakan Beasiswa Pendidikan Jarak Jauh untuk Guru

MONITOR, Jakarta - Ikhtiar mencetak guru dan calon guru professional terus dilakukan Kementerian Agama. Salah…

1 jam yang lalu

Bersama KPI Pusat, KPID Banten Gelar Literasi Media di Kawasan Ujung Kulon

MONITOR, Pandeglang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar…

2 jam yang lalu

DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Kementan Tahun 2024

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memberikan…

4 jam yang lalu

Walikota Tangsel Tindak Tegas! ASN Tak Hadir Apel Hari Kesadaran Nasional Kena Sanksi Denda

MONITOR, Tangsel - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin pegawai.…

5 jam yang lalu

Dukung Penegakan Hukum, Kemenperin Jaga Peredaran Gula Rafinasi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian merespons isu terkait rembesnya gula rafinasi ilegal yang beredar di…

12 jam yang lalu