PERISTIWA

Mahasiswa Demo BSSN Desak Jokowi Evaluasi Kepala BSSN

MONITOR, Depok – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa bela negara (ALMABERA) melakukan unjuk rasa di depan gedung badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Sawangan, Depok, Jumat (29/10/2021).

Mereka menginggung peretasan yang terjadi pada situs pusat malware nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peretasan pada lembaga tinggi negara.

Dalam aksinya, koordinator pusat ALMABERA Muhammad Ramadhan mengatakan, maraknya aksi peretasan pada lembaga tinggi negara menjadi catatan kalau lembaga yang di pimpin oleh Letjen Jend (purn) TNI Hinsa Siburian gagal menjalan tugas dan fungsinya sebagai institusi keamanan siber di Indonesia.

”Dengan maraknya peretasan yang terjadi pada situs resmi lembaga negara menjadi pertanyaan penting mengenai peranan besar dari BSSN sebagai institusi keamanan siber di Indonesia,” ucap Muhammad Ramadhan.

Pria yang biasa disapa Pedeka ini menyebut publik, tanah air dikagetkan kembali dengan aksi peretasan website oleh hacker. Diketahui situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), database Bank Jatim, dan sub-domain BSSN telah jadi korban hacker. Dan ditambah baru- baru ini serangan deface (halaman muka) pada situs situs pusat malware nasional milik BSSN.

Lantaran hal itu, ia menjelaskan BSSN tidak lagi memiliki reputasi sebagai istitusi keamanan siber di Indonesia.

“Rasa-rasanya saya ragu masyarakat percaya bahwa Indonesia memiliki lembaga yang menjamin keamaan siber,” tuturnya.

Dalam orasinya, Ramadhan menjelaskan negatifnya reputasi BSSN sebagai digital security Indonesia tidak terlepas dari gagalnya kepala BSSN Letnan Jend (purn) TNI Hinsa Siburian mengorganisir dan melakukan upaya-upaya penyusunan standar keamanan siber berdasarkan pp nomor 28 tahun 2021 mengenai tugas dan fungsi BSSN pasal 2 dan 3.

Lebih jauh ia menjelaskan, ditambah lagi PP nomor 28 tahun 2021 dalam pasal 5 menyebut bahwa kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

”Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bssn tidak terlepas dari peran kepala BSSN Letnan Jend (purn) TNI Hinsa Siburian yang gagal penyusunan program keamanan siber indonesia berdasarkan PP nomor 28 tahun 2021 pasal 5,” jelasnya.

Oleh karena itu mereka turun ke jalan ingin mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, Kepala BSSN Letnan Jenderal (purn) TNI Hinsa Siburian meminta maaf secara terbuka kepada publik atas maraknya peretasan di Indonesia, kedua, meminta presiden melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat tinggi madya BSSN, ketiga, meminta presiden melakukan evaluasi terhadap kepala BSSN Letnan Jenderal (purn) TNI Hinsa Siburian karena dianggap gagal melaksanakan amanat UU dan PP nomor 28 tahun 2021 tentang badan siber dan sandi negara pasal (1, 2 3), terakhir kami mendesak kepala BSSN Letnan Jenderal (purn) TNI hinsa siburian melakukan nota protes terhadap kedutaan besar Brazil untuk meminta maaf karena diangap menganggu kedaulatan negara Indonesia atas peretasan terhadap lembaga BSSN

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pastikan kami akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan di depan istana untuk meminta langsung kepada presiden Jokowi,” tutupnya.

Recent Posts

Berikan Kuliah Hukum, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

MONITOR, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta dosen tetap…

20 menit yang lalu

Shin Tae-yong Akui Garuda Muda Percaya Diri Hadapi Uzbekistan

MONITOR, Jakarta - Pelatih tim U-23 Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis anak asuhnya mampu meredam Uzbekistan,…

46 menit yang lalu

DPR Desak Pemerintah Menutup Perusahaan China yang Produksi Baja Ilegal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah segera mencabut izin usaha…

2 jam yang lalu

Sertifikasi Halal, Peningkatan Omset, dan Proteksi Konsumen

MONITOR, Jakarta - Dalam rentang waktu lima bulan belakangan, omset penjualan online produk minuman milik…

2 jam yang lalu

Peresmian Rumah BUMN Pekanbaru, Langkah Pasti Erick Thohir Berdayakan UMKM Lokal

MONITOR, Pekanbaru - Menteri BUMN, Erick Thohir secara konsisten mengambil langkah untuk memberdayakan UMKM lokal…

3 jam yang lalu

Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan larangan agar toko kelontong…

4 jam yang lalu