Usai Kisruh, Rapat Anggaran DPRD DKI Ditunda Pekan Depan

MONITOR, Jakarta – Rapat badan anggaran (banggar) yang digelar DPRD DKI Jakarta di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, berlangsung kisruh. Rapat yang seharusnya berlangsung 27-30 Oktober 2021 ini terpaksa ditunda dan dilanjukan kembali pekan depan 1-3 November mendatang.

Kekisruhan terjadi karena banyaknya interupsi dari anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut. Salah satu interupsi yang dilontarkan oleh anggota dewan dalam rapat, yakni terkait peserta rapat yang tidak komitmen dengan waktu yang sudah terjadwalkan sesuai agenda yang sudah ditetapkan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, yang lantang meminta agar rapat anggaran di Kawasan Puncak ditunda.

“Saya kira rapat harus ditunda karena banyak peserta rapat yang tidak komitmen dengan waktu yang sudah ditetapkan, banyak anggota peserta rapat yang telat hadir dengan alasan macet dan sebagainya, sehingga waktu rapat diundur-undur terus,” ujar Baco dalam rapat.

Dikatakan Baco, dengan mempertimbangkan kondisi jalan yang macet ketika menuju Kawasan Puncak. Apalagi memasuki hari libur, ia pun memimta agar pimpinan rapat untuk menunda rapat dengan mempertimbangkan waktu yang tepat.

“Dari pada rapat diundur-undur terus, sementara kita punya banyak agenda yang harus diikuti, maka sebaiknya rapat ditunda dan mencari waktu yang tepat,” usulnya.

Baco pun menyebut, Kamis (28/10), para eksekutif dalam hal ini Unit Satuan Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, kemungkinan harus mengikuti acara peresmian salah satu lapangan di Jakarta International Stadium (JIS), Sunter, Jakarta Utara.

“Jadi kurang bagus dan tidak tepat juga kita melanjutkan rapat ini. Karena beberapa pimpinan SKPD akan hadir di JIS mendampingi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” ujarnya.

Sementara Idris dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan, sebaiknya rapat Banggar ini dilanjutkan, karena sudah direncanakan dari Jakarta.

“Ini bukan soal macet dan acara JIS. Ini untuk menggunakan waktu yang telah kita rencanakan bersama. Saya meminta agar pimpinan rapat tetap melanjutkan rapat ini,” tegas Idris.

Melihat adanya masukan berbeda dari anggota Banggar DPRD DKI Jakarta ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin jalannya rapat langsung menawarkan dua opsi.

“Siapa yang setuju ditunda. Dan siapa yang setuju dilanjutkan. Ini jalan tengah yang saya tawarkan selaku pimpinan rapat,” kata Pras, sapaan akrabnya.

Ditawarkan opsi tersebut, akhirnya terlihat peserta rapat lebih banyak yang memilih rapat untuk ditunda dan menunggu penjadwalan ulang.

Diketahui, kekisruhan rapat pun terlihat saat sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat menyebut, kalau rapat Banggar tersebut, terkesan mengkerdilkan peran dari tugas komisi.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Andhyka, mengatakan rapat Banggar terkesan dipaksakan dengan mengkerdilkan peran dari komisi.

“Kenapa saya katakan ada peran komisi yang dikerdilkan, karena seharusnya sebelum pembahasan KUA-PPAS 2022 masuk dalam rapat Banggar, harusnya pembahasan selesai dibahas setiap komisi dulu. Ini malah langsung dibahas di Banggar,”ujar Andhyka yang terlihat keluar dari rapat Banggar.

Dengan demikian, Adhyka pun mempertayakan ada apa dibalik semuanya dengan ada kesan pembahasan anggaran dipaksakan untuk langsung dibahas di Banggar.

“Ini kan menjadi pertanyaan besar. Ada apa tiba-tiba langsung dibahas dalam Banggar. Padahal ada 52 anggota dewan yang bukan bagian dari anggota Banggar yang punya peran dan hak yang sama dalam penyusunan anggaran,” terangnya.