KEUANGAN

Sri Mulyani: MoU Kemenkeu dan PPATK Jadi Batu Loncatan Hadapi MER

MONITOR, Jakarta – Agenda seremonial Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan dan PPATK untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) telah dilaksanakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, sejak tahun 2016, Indonesia telah berupaya menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Bahkan, pada bulan Juni 2019 lalu Indonesia masuk menjadi observer FATF.

“Adapun kerjasama pertukaran data dengan PPATK untuk menunjang kinerja Kemenkeu telah lama dilakukan bersama,” ujar Sri Mulyani, Senin (25/10/2021).

Menurut Sri Mulyani, MoU ini akan menjadi batu loncatan yang sangat strategis untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh (FATF). Sebab dikatakan dia, itu akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi FATF dalam menentukan kesiapan dan komitmen Indonesia menjadi anggota FATF.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

8 jam yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

13 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

13 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

15 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

16 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

16 jam yang lalu