MONITOR, Jakarta – Usai Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus sekitar 9 juta data Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, ternyata masih tersisa 9,7 juta.
Menyinggung sisa data kuota ini, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera melakukan penyaluran kuota 9,7 juta dengan pembiayaan dari APBN. Menurutnya, selain itu adalah amanat konstitusi, saat ini masyarakat semakin terhimpit akibat pandemi Covid-19.
Ia menyatakan angka penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta atau naik 0,36 persen dibanding Maret 2020. Dengan sebaran, tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen.
“Angka pengangguran terbuka juga meningkat. Termasuk meningkatnya PHK ditandai meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua BPJS Kesehatan pada Agustus 2021 yang didominasi PHK pada usia produktif. Angka-angka ini menunjukkan tekanan ekonomi ke masyarakat itu nyata dan mereka butuh jaring pengaman sosial salah satunya PBI BPJS Kesehatan,” ujar Mufida dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).
Dikatakan Mufida, pemerintah pusat bersama daerah harus melakukan pendataan keluarga dalam rangka memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat banyaknya keluarga yang kini kondisinya pra sejahtera akibat pandemi yang berkepanjangan.
“Penduduk miskin baru ini berasal dari keluarga yang kehilangan tulang pungung pencari nafkah yang wafat karena pandemi, penduduk yang mengalami sakit berkepanjangan maupun penduduk yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian maupun berkurang pendapatan secara tajam akibat pandemi yang mengharuskan dilakukannya pembatasan berbagai kegiatan,” pungkasnya.
 BPJS Kesehatan, ternyata masih tersisa 9,7 juta.){kind=link}