Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi
MONITOR, Jakarta – Politik identitas diharapkan tidak terjadi di kontestasi Pemilu 2024. Harapan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi.
Ia menyatakan politik identitas yang harus dihindari yakni upaya menjatuhkan lawan politik dalam kontestasi Pemilu, baik dalam konteks Pemilihan Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pilkada serentak 2024.
“Satu hal yang saya tekankan dalam pemilu ke depan ini, tidak ada lagi pertarungan politik identitas. Maksudnya politik identitas untuk saling menjatuhkan. Tapi identitas sebagai suatu ciri khas dari suatu partai tidak masalah,” ujar Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/10/2021).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menambahkan, apabila ada partai berasaskan Islam ingin menonjolkan program unggulannya maka yang ditawarkan adalah berkaitan dengan keagamaan, yaitu keislaman.
“Ya yang kami perhatikan adalah bagaimana kepentingan kami terhadap pesantren, ekonomi umat, ini kan juga bagian dari masyarakat Indonesia,” terang politikus yang akrab disapa Awiek.
Ia pun mengakui bahwa koalisi antara partai agama (Islam) dengan partai berbasis nasionalis itu relatif mudah karena saling melengkapi. Di sisi lain, partai berasaskan nasionalis juga membutuhkan partai berbasis agama.
“Dan kami (partai berbasis agama) juga dibutuhkan untuk mencitrakan mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia dalam kontestasi pemilu,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI dalam mempercepat rekonstruksi…
MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyebutkan bahwa pada H+3 Libur…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat fondasi industri nasional agar tetap tangguh dan berdaya…
MONITOR, Jakarta - Dunia kemanusiaan dan keberagamaan Indonesia berduka. Rohaniwan sekaligus budayawan terkemuka, Romo Mudji…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pelayanan publik di seluruh pelabuhan perikanan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengagendakan untuk menggelar akreditasi national bagi lembaga Pendidikan Anak Usia…