POLITIK

DEEP Dorong Transparansi Presiden terhadap 11 Calon Timsel KPU-Bawaslu

MONITOR, Jakarta – Sejumlah nama usulan calon tim seleksi KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 telah beredar luas melalui jejaring pesan Whatsapp. Nama-nama tersebut diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden.

Diketahui, ada sebanyak 27 nama yang diusulkan dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat. Dari unsur akademisi sendiri hanya dibutuhkan 4 orang dari total 13 orang yang diajukan. Adapun untuk masyarakat juga dibutuhkan 4 orang dari total 11 orang yang diajukan. Sementara untuk pemerintah dibutuhkan tiga orang dan diusulkannya pun tiga orang.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan tim seleksi calon KPU dan Bawaslu yang nantinya terpilih harus memiliki pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan, rekam jejak yang baik, tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi tertentu dan terbebas dari segala macam intervensi.

Ia menegaskan, kualitas dan integritas penyelenggara pemilu mendatang sangat ditentukan oleh timsel yang terpilih. Apalagi Pemilu 2024 akan menghadapi tantangan yang cukup berat, kompleks dan berisiko dengan menggelar pemilu serentak dan pilkada serentak dilaksanakan pada satu tahun yang sama.

Untuk itu, Neni pun mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas Presiden terhadap 11 timsel calon KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang akan dipilih serta menjelaskan apa kriteria dan standar yang dimiliki sehingga bisa terpilih menjadi tim seleksi.

“Dengan adanya keterbukaan ini tentu masyarakat tidak akan bertanya apa dan mengapa terpilih. Keterbukaan informasi juga menumbuhkan trust masyarakat kepada timsel terpilih,” terang Neni Nur Hayati dalam keterangan persnya, Jumat (8/10/2021).

Selain itu, Neni mendorong masyarakat sipil agar lebih cermat dan kritis menyoroti rekam jejak 27 orang calon tim seleksi yang diusulkan Mendagri kepada Presiden. Jangan sampai, kata Neni, nama-nama tersebut memiliki rekam jejak kurang baik dimata publik.

Lebih tegas Neni juga mengingatkan kepada 11 orang tim seleksi terpilih untuk menghindari hal-hal yang bersifat transaksional dan berkomitmen untuk menolak suap. Sebab, masa depan penyelenggara pemilu dan demokrasi yang akan datang ditentukan oleh tim seleksi yang akan dipilih Presiden.

“Perlu kiranya ada keterbukaan dan sudi untuk mengakomodir masukan dan saran dari masyarakat sipil,” pungkasnya.

Recent Posts

Forum ICMI, Prof Rokhmin paparkan Strategi Transformasi Sektor Pangan untuk Wujudkan Kedaulatan

MONITOR - Anggota Komisi IV DPR-RI Prof Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi sektor…

32 menit yang lalu

Satu Dosis Vaksin Tak Cukup, Kementan Gaungkan Vaksinasi Booster PMK

MONITOR, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pelaksanaan…

3 jam yang lalu

Soroti Jutaan Sarjana Nganggur, Puan Dorong Orkestrasi Lintas Kementerian Jembatani Pelamar Kerja

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia…

7 jam yang lalu

Dukung Ketahanan Air dan Pangan, Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…

11 jam yang lalu

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

13 jam yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

13 jam yang lalu