PEMERINTAHAN

Mendes PDTT dan Kepala BKKBN Bahas Penanganan Stunting di Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (6/10/2021). Pertemuan tersebut membahas tentang penanganan stunting di desa.

Halim Iskandar mengatakan, penanganan stunting di desa sejalan dengan salah satu tujuan SDGs Desa yakni desa sehat dan sejahtera. Ia berharap, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan BKKBN dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan stunting di desa.

Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT dan BKKBN akan melakukan integerasi data, yakni data SDGs Desa dengan data yang dimiliki BKKBN. Data tersebut nantinya, akan digunakan sebagai landasan kebijakan penanganan stunting di setiap desa.

“Data BKKBN dan data yang telah dikumpulkan desa (data berbasis SDGs Desa) butuh dikonsolidasi. Sehingga jelas dana desa bisa dipakai untuk itu, dan dana desa bisa fokus,” ujarnya.

Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengakui, sejauh ini jumlah dana desa yang dialokasikan untuk penanganan stunting masih tergolong kecil. Meski demikian menurutnya, penanganan stunting bisa saja mendapatkan alokasi yang lebih tinggi jika sangat dibutuhkan desa.

“Kita bisa ingatkan pendamping desa untuk mengawasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) agar jangan sampai terlupa soal stunting. Pendamping desa kan tahu basis stunting di desa mana di RT mana,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, dana desa sendiri dialokasikan untuk menangani dua persoalan yakni peningkatan ekonomi dan kualitas SDM di desa. Menurutnya, penanganan stunting penting dilakukan untuk memastikan kualitas SDM desa terjaga dengan baik.

“Dana desa kan prinsipnya untuk dua hal, yakni ekonomi dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Jelas stunting masuk ke dalam peningkatan kualitas SDM,” terangnya.

Di sisi lain, Hasto Wardoyo mengatakan, penanganan stunting di desa akan lebih efisien jika digerakkan melalui desa. Ia berharap, keseriusan dalam menangani stunting akan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan terwujudnya desa sehat dan sejahtera.

“Pembangunan kalau dilakukan dari desa akan lebih efisien. Karena pemberdayaannya jalan,” ujarnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Kembangkan Ekosistem Digital bagi UMKM Sumbar Pascabencana

MONITOR, Padang - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menyebabkan…

7 jam yang lalu

Menaker: Pemagangan Nasional Perkecil Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Industri

Yogyakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional merupakan program prioritas Presiden…

7 jam yang lalu

Wamen UMKM: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru

MONITOR, Semarang - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong kolaborasi…

7 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sepakati BPIH 2027, Biaya yang Ditanggung Jemaah Turun Rp3,4 Juta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Buka Akses Startup Indonesia ke Investasi Global

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka akses yang lebih luas…

19 jam yang lalu

Kementan dan GPPU Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Perunggasan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi untuk…

2 hari yang lalu