Putri Zulhas Tak Terima 7 Fraksi Penolak Interpelasi Disebut Parlemen Jalanan

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani

MONITOR, Jakarta – Konflik internal DPRD DKI semakin panas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani, mengungkapkan kekecewaan atas tuduhan yang mengatakan kalau 7 fraksi penolak interpelasi merupakan parlemen jalanan.

“Masa 7 fraksi yang nolak interpelasi dikatain parlemen jalanan, dituduh dikasih uang sama gubernur. Itu jahat sekali,” ujar Zita dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR, Rabu (29/9/2021).

Dikatakan putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini, dirinya merasa heran politik yang dipertontonkan DPRD DKI saat ini jauh sekali dari value atau nilai. Tujuannya menang, etika dan kepentingan masyarakat diabaikan.

“Interpelasi ini gaduh. Ayolah saling belajar menghargai, DPRD DKI ini kan institusi terhormat yang sifatnya kolektif kolegial. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa lebih senior sampai menghalalkan segala cara.” ujarnya.

Kata Zita, 7 fraksi yang menolak interpelasi, tolong dihormati. Menurutnya, warga DKI juga ngerti hitung-hitungan politik.

“Kan jelas 7 fraksi ini jumlahnya lebih banyak. Kalau ada pihak-pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi yang ada di DPRD,” tegasnya.

Zita pun mengaku, sebagai salah satu unsur pimpinan perempuan dirinya merasa malu mempertontonkan hal-hal seperti ini.

“Ayolah jangan gaduh, kasihan warga jakarta. Wakil rakyat harusnya hadir ditengah kegelisahan masyarakat. Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyebut koleganya, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik sedang memainkan parlemen jalanan ketika mengajak anggota dewan yang merupakan para juniornya untuk menolak jalannya paripurna interpelasi.

“Saya sendiri heran, kenapa sahabat saya M Taufik memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan,” sindir Pras, kepada wartawan usai memimpin paripurna interpelasi yang sempat ditunda karena tidak kuorum di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).