PEMERINTAHAN

Beri Bansos, Risma Kumpulkan Data Bayi hingga Korban PHK

MONITOR, Jakarta – Bantuan sosial terus diguyurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial pun mendata masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini pun menyatakan, pemerintah daerah bisa mengusulkan 9.746.317 orang baru untuk bisa menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Mereka juga sekaligus bisa didaftarkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Mantan Walikota Surabaya ini merinci, usulan penerima bantuan yang bisa meliputi bayi yang baru lahir hingga masyarakat yang di-PHK.

“9 juta orang itu bisa diisi oleh usulan baru dari daerah yakni bayi baru lahir dari ibu (peserta) PBI, pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, juga korban bencana,” ucap Risma belum lama ini, kepada awak media.

Recent Posts

Kementerian PU Bangun Saluran Irigasi Semantok Kiri

MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…

4 jam yang lalu

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

4 jam yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

5 jam yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

5 jam yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

5 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

6 jam yang lalu