MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melibatkan berbagai pihak, khususnya DPR Papua Barat, dalam merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
Ia berharap RPP dapat menjadi solusi bagi pelaksanaan Otsus yang lebih baik serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Kehadiran UU No.2/2021 menjadi angin segar sekaligus penajaman dalam pengelolaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Berbagai perbaikan telah dilakukan, antara lain peningkatan alokasi dana Otsus, fokus penggunaan yang lebih jelas, dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dengan kelembagaan yang lebih jelas,” ujar Bamsoet usai menerima DPR Papua Barat, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/9/21).
Diketahui, DPR Papua Barat menyampaikan tujuh usulan RPP kepada MPR RI, yang selanjutnya akan diteruskan oleh MPR RI ke Wakil Presiden KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta berbagai Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
Ketujuh usulan RPP tersebut antara lain, RPP Pelaksanaan Kewenangan Khusus sebagaimana diatur Pasal 4 (7); RPP Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat sebagaimana diatur Pasal 6 (6); RPP Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana diatur Pasal 6a (6); RPP Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur Pasal 34 (18); RPP Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 59 (8); RPP Pembentukkan Badan Khusus sebagaimana diatur Pasal 68 (4); dan RPP Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur Pasal 34 (18).
Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua MPR For Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Yorrys Raweyai, Sekretaris MPR For Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma, dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Kardinal.
