MONITOR, Jakarta – RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 telah disahkan oleh DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tahun 2020 bukanlah tahun yang tidak biasa.
Di tahun ini, kata Sri Mulyani, banyak terjadi musibah global Pandemi Covid-19 yang memberikan guncangan luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Untuk itu, APBN 2020 bekerja sangat keras untuk menangani Pandemi Covid-19, melindungi rakyat dari ancaman jiwa akibat Covid-19 dan memilih akan perekonomian.
Namun menurut Sri Mulyani, berdasarkan Asian Development Outlook April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 relatif lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Tingkat kemiskinan yang diprediksi oleh Bank Dunia akan melonjak ke 11,8% akibat Covid-19, mampu diminimalkan dan dijaga pada 10,19%.
“Melalui bantuan sosial yang diperluas dan ditingkatkan dengan dana APBN, kita yeah mencegah 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Paripurna Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap RUU P2 APBN 2020.
“Saya ucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota DPR RI melalui fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, yang terus mendukung dan memberikan pandangan konstruktif serta atas masukan dan koreksi kebijakan-kebijakan yang disusun pemerintah sehingga Indonesia mampu terus menangani Pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi secara efektif dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
