PARLEMEN

Senator Jogja Sayangkan Syarat Nikah Hanya Tes PCR

MONITOR, Yogyakarta – Sebanyak 2198 dosis vaksin telah didistribusikan oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) DIY kepada santri dan masyarakat di Lapangan Mlangi, Kecamatan Mlangi, Sleman, pada Sabtu (28/08).

Proses vaksinasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan. Hal ini karena Vaksinasi Merdeka LKNU DIY telah berlangsung selama tujuh kali dan memiliki sistem yang sudah mapan.

Antusiasme masyarakat juga sangat tinggi, terlihat dari jumlah dosis vaksin yang disuntikkan.

“Antusiasme masyarakat di Mlangi sangat luar biasa, dan ini menggemberikan karena masyarakat merasa membutuhkan vaksin. Begitu pula dengan pihak-pihak yang terlibat, membantu dengan sangat total,” ujar dr. H. Ali Machfud selaku ketua penyelenggara Vaksinasi Merdeka.

Pria yang juga dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta tersebut menyatakan bahwa Vaksinasi Merdeka di Mlangi merupakan kerja sama banyak pihak. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Nur Iman beserta pondok pesantren di sekitarnya, Dinkes DIY, Dinkes Sleman, Puskesmas Gamping II, PCNU Sleman, Ansor-Banser, SD NU Yogyakarta, UNU Yogyakarta, dan Sleman City Hall.

Selain itu, dalam setiap penyelenggaraan Vaksinasi Merdeka, LKNU DIY selalu menggandeng anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Hilmy Muhammad.

Ditemui saat vaksinasi, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, menyatakan bahwa saat ini vaksinasi telah menjadi syarat dalam banyak kegiatan, selain tes swab Covid-19. Hal yang disayangkan justru ketika persiapan nikah, hanya disyaratkan tes PCR dengan alasan vaksin sulit dipenuhi.

“Justru dengan vaksin ini, dua tiga pulau terlampaui. Tidak hanya syarat nikah. Masak syarat nikah di KUA cuma tes swab antigen yang hanya berlaku beberapa hari. Masuk mall saja harus vaksin, kok. Vaksin ini kan kewajiban seluruh warga negara, dan persiapan orang menikah bisa menjadi momentum,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut.

Menurut Gus Hilmy, alasan bahwa syarat vaksin sulit dipenuhi terbilang mengada-ada. Setiap hari seluruh puskesmas melayani, Dinkes juga menyelenggarakan, pihak-pihak swasta juga membantu mendistribusikan vaksin seperti yang dilakukan LKNU siang ini.

“Kita mestinya memasang standar tinggi dulu. Kalau nanti ada pemakluman, urusan belakangan. Tapi mestinya kita bisa bersama-sama mendukung program nasional terkait pemerataan vaksin,” ujar Wakil Rois Syuriah PWNU DIY tersebut.

Recent Posts

Indonesia dan Arab Saudi Tingkatkan Kerja Sama di Industri Petrokimia dan Hilirisasi Mineral

MONITOR, Jakarta - Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya meningkatkan kerja sama yang komprehensif di…

2 jam yang lalu

Nelayan Keluhkan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM Gelar FKP Guna Sempurnakan Mekanisme Pelayanan Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)…

9 jam yang lalu

Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, DPR: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kasus kekerasan…

9 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan, Puan Serukan Jangan Lelah Perangi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat…

11 jam yang lalu

Bali Diingatkan Tak Perlu Latah Tiru Israel Atasi Krisis Pangan

MONITOR, Bali - Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST) Arif Mirdjaja ikut berkomentar…

12 jam yang lalu