Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebaiknya tidak diundur agar hak rakyat tidak tercederai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR dan Kemendagri telah sepakat akan menggelar Pileg dan Pilprees pada Februari 2024.
Ditambahkan Mardani, pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada November 2024. Jika perhelatan politik itu ditunda, kata Mardani, sangat tidak demokratis.
“Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis,” ucap Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).
Ia menilai hal tersebut berpotensi memunculkan perpanjangan masa jabatan baik eksekutif/yudikatif dan melanggar UUD.
Mardani menyebut, preseden ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat.
“Apapun tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden/perpanjangan yang lain kecuali memang ada payung hukumnya. Dan payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan presiden,” tegas Mardani.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyerukan kebangkitan sektor kelautan…
MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri minyak atsiri, karena didukung…
MONITOR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama melakukan proses pendataan siswa madrasah dengan kesulitan fungsional disabilitas. Proses…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tiggi Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen Pendis Kemenag RI baru saja…