POLITIK

Mardani: Ada Banyak Kerugian jika Pemilu Diundur

MONITOR, Jakarta – Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebaiknya tidak diundur agar hak rakyat tidak tercederai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR dan Kemendagri telah sepakat akan menggelar Pileg dan Pilprees pada Februari 2024.

Ditambahkan Mardani, pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada November 2024. Jika perhelatan politik itu ditunda, kata Mardani, sangat tidak demokratis.

“Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis,” ucap Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).

Ia menilai hal tersebut berpotensi memunculkan perpanjangan masa jabatan baik eksekutif/yudikatif dan melanggar UUD.

Mardani menyebut, preseden ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat.

“Apapun tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden/perpanjangan yang lain kecuali memang ada payung hukumnya. Dan payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan presiden,” tegas Mardani.

Recent Posts

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

25 menit yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

26 menit yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

30 menit yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

35 menit yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

7 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

8 jam yang lalu