Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebaiknya tidak diundur agar hak rakyat tidak tercederai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR dan Kemendagri telah sepakat akan menggelar Pileg dan Pilprees pada Februari 2024.
Ditambahkan Mardani, pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada November 2024. Jika perhelatan politik itu ditunda, kata Mardani, sangat tidak demokratis.
“Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis,” ucap Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).
Ia menilai hal tersebut berpotensi memunculkan perpanjangan masa jabatan baik eksekutif/yudikatif dan melanggar UUD.
Mardani menyebut, preseden ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat.
“Apapun tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden/perpanjangan yang lain kecuali memang ada payung hukumnya. Dan payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan presiden,” tegas Mardani.
MONITOR - Anggota Komisi IV DPR-RI Prof Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi sektor…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pelaksanaan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…