Akuakultur sebagai Strategi Baru Pengembangan Sektor Perikanan Indonesia

MONITOR – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa Indonesia perlu menerapkan strategi baru mengembangkan perikanan yang tepat, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi agar dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (prime mover) yakni dengan memaksimalkan potensi sub sektor perikanan budidaya atau akuakultur.

“Berdasarkan potensinya yang besar dan peningkatan permintaan akan komoditas dan produk budidaya, sub sektor perikanan budidaya (akuakultur) baik konvensional dan non-konvensional sangat diyakini dapat menjadi penggerak utama (leading sector) untuk secara signifikan mengatasi semua masalah dan tantangan pembangunan tersebut,” katanya saat menjadi narasumber webinar 8th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2021) pada Kamis (19/8/2021).

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengungkapkan sejak 2010, produksi perikanan budidaya telah melampaui produksi perikanan tangkap. Hingga tahun 2019, akuakultur menyumbang sekitar 68,4% dari total produksi perikanan Indonesia, dengan pertumbuhan rata-rata 16% per tahun selama 2000-2019. Dari tahun 2015 hingga 2020, konsumsi ikan per kapita juga meningkat sebesar 6,5% per tahun

Strategi pengembangan sektor perikanan, kata Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu dapat dijalankan melalui berbagai program diantaranya, pertama, Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Berorientasi Ekspor Secara Berkelanjutan beberapa komoditas unggulan Indonesia yakni Udang Vanammei, Lobster, Baramundi, Kerapu, Rumput Laut Carageen (Euchema spp), Rumput Laut Agarosa (Gracillaria spp), Kepiting Lumpur, Nila, dan Ikan Hias dan Tumbuhan Akuatik dengan model Pengembangan (Bisnis): (1) perusahaan swasta skala besar, (2) UKM Korporasi, (3) Badan Usaha Milik Negara, (4) proyek percontohan pemerintah sebagai panutan, dan (5) kemitraan antara Korporasi dan UKM.

“Pemerintah dalam hal ini menjamin ketersediaan infrastruktur, tenaga terampil, pinjaman bank (kredit) yang relatif lunak, Iklim Investasi yang kondusif dan kebijakan ekonomi politik,” terangnya.

Prof Rokhmin juga mengatakan pemerintah dapat mengembangkan konsep Kawasan khusus budidaya udang atau shrimp state yaitu kegiatan budidaya dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan lahan yang bersih dan bersih, kegiatan pembenihan, pabrik pakan, pembesaran hingga pengolahan terpadu dalam satu area.

“Dengan model kegiatan budidaya udang, diharapkan dapat meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam meningkatkan produktivitas budidaya udang dengan tetap menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Kedua, Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Berorientasi Pasar Domestik Secara Berkelanjutan untuk komoditas seperti Ikan lele, patin, gurame, udang galah air tawar, gurami, bandeng, dan spesies endemik (lokal) lainnya.

“Model Pengembangan Bisnis yang dapat dilakukan dalam program ini adalah UKM korporat, proyek percontohan pemerintah sebagai model peran, dan  UKM individu. Pemerintah menjamin ketersediaan infrastruktur, tenaga terampil, teknologi, pinjaman bank (kredit) yang relatif lunak, Iklim Investasi yang kondusif dan kebijakan ekonomi politik,” katanya.

Ketiga, Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Perikanan Budidaya sebagai Bahan Baku Industri Makanan dan Minuman Fungsional, Farmasi, Biofuel, dan Industri Lainnya Secara Berkelanjutan untuk komoditas non-konvensional.

“Komoditas non-kenvensional (masa depan) seperti pakan berbasis alga, produk farmasi dan kosmetika dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme akuatik lainnya, bahan baku yang berasal dari biota perairan untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, biofuel dari mikroalga, makroalga, dan biota perairan lainnya, pariwisata berbasis akuakultur; dan penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global,” pungkasnya.