Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
MONITOR, Jakarta – Anggota DPRD DKI langsung bereaksi manakala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi (Ingub) nomor 49 Tahun 2021, yang salah satu isinya memerintahkan ajang Formula E sebagai kegiatan prioritas yang harus terselenggara pada tahun 2022.
Tak sedikit anggota dewan yang mengatakan, Anies tak peka dengan keadaan sulit yang dialami warganya karena dampak pandemi. Bahkan kalimat interpelasi pun mulai keluar dan “digiring” sejumlah fraksi.
Salah satunya datang dari Fraksi PSI. Fraksi yang mempunyai delapan kursi di DPRD DKI ini mengatakan, akan menggunakan hak interpelasi apabila perhelatan formula E tetap dipaksakan digelar tahun depan
“Ribuan rakyat hidup susah akibat pandemi, tidak etis rasanya menghambur-hamburkan uang triliunan rupiah untuk acara balap mobil,” ujar anggota PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo kepada wartawan di Jakarta.
Ia pun menegaskan, dalam rapat anggaran, PSI akan menolak pengajuan PMD untuk acara Formula E dari Jakpro di APBD-P 2021 maupun APBD 2022.
Bahkan dikatakannya, PSI meminta Pemprov DKI membentuk tim yang serius mengupayakan segala langkah hukum untuk mengembalikan uang commitment fee Formula E yang telah dibayarkan beserta bunganya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras agar perhelatan Formula E dapat dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang dengan menerbitkan Ingub Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Dalam Ingub, Anies meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada tahun 2021-2022.
“Memastikan tercapainya penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memimpin dan mengendalikan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memberdayakan seluruh asisten beserta perangkat daerah serta BUMD dan potensi daerah lainnya, dan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022,” bunyi Ingub tersebut.
MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai terdapat sejumlah kejanggalan…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM…
MONITOR, Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…
MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…
MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…