Politikus PKS Tagih Janji Luhut Kendalikan Pandemi

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf,

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menagih janji Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut B. Panjaitan, soal pengendalian pandemi. Sebelumnya pada 12 Juli 2021 lalu, Luhut berjanji bahwa situasi pandemi Covid-19 akan membaik dalam waktu 4-5 hari.

Komitmen ini disampaikan Luhut saat angka penambahan kasus harian mencapai 40.427 kasus. Alih-alih terkendali, pada 17 Juli 2021 atau tepat 5 hari setelah janji itu dilontarkan, tercatat angka penambahan kasus harian mencapai 51.952 kasus.

Sementara pada waktu bersamaan, terjadi penambahan kasus kematian sebanyak 1.092 kasus sehingga mengakibatkan total pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 72.489.

“Berapa banyak nyawa lagi yang harus terkorbankan hanya demi pencitraan,” kritik Bukhori, Rabu (4/8/2021).

Pasca diumumkannya perpanjangan PPKM, anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa dielakan, mengingat upaya penanganan pandemi oleh pemerintah sejauh ini dinilai masih jauh dari harapan.

Sedikitnya ada tiga indikator utama yang disoroti politisi PKS ini, antara lain kecepatan vaksinasi, pelaksanaan 3T, dan angka kematian.

Pertama, melansir data Kementerian Kesehatan per 30 Juli 2021, dari target 208 juta peserta vaksinasi nasional, jumlah yang berhasil dicapai pemerintah baru 46,8 juta atau 22,47 persen jumlah peserta vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua baru tercapai 20,1 juta atau 9,67 persen.

“Untuk mempercepat vaksinasi pemerintah harus jemput bola. Masifkan sentra vaksinasi berbasis RT/RW. Tinggalkan cara-cara konservatif seperti mengundang masyarakat berkerumun demi memperoleh vaksinasi. Sebab jika cara ini tetap dipertahankan, saya khawatir keberadaan sentra vaksinasi akan menimbulkan klaster baru dan menjadi kontraproduktif,” ujarnya.

Kedua, soal 3T. Masih menurut Kementerian Kesehatan, tracing atau pelacakan kontak erat sejauh ini baru berkisar 3-5 orang per satu orang positif. Akan tetapi, hal berbeda justru disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebutkan angka pelacakan masih 1:1, atau satu orang pasien Covid-19 hanya dilakukan pelacakan terhadap satu orang kontak erat.

Fakta demikian menunjukan langkah tracing di Indonesia masih jauh dari standar acuan WHO yang merekomendasikan pelacakan dilakukan terhadap 30 orang yang berkontak erat dengan satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain rasio pelacakan, legislator dapil Jateng 1 ini sekaligus menyoroti angka testing dan treatment yang terjadi belakangan ini. Terhitung sejak tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus 2021, jumlah testing PCR di Indonesia merosot hampir 50%, dari angka 84.462 menjadi 44.797.

Selain itu, positivity rate Indonesia juga masih terbilang tinggi, yakni 21% dimana persentase ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan standar acuan WHO, yakni 5%.

“Kelemahan ini kian diperparah lantaran ketersediaan obat terapi bagi pasien Covid-19 maupun tabung oksigen juga mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Sekalipun tersedia, itu pun dijual di atas harga eceran tertinggi,” keluhnya