BERITA

Komunikolog Sebut PPKM Darurat Berpotensi Timbulkan Kericuhan Sosial

MONITOR, Jakarta – Komunikolog Politik Forum Politik Indonesia (FPI) Tamil Selvan menyoroti kebijakan pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat. Menurutnya, belum ada skema dan prediksi yang jelas untuk menghentikan laju Covid-19 dengan metode PPKM Darurat. Malah justru berpotensi menimbulkan kericuhan sosial dan politik.

“Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal bila melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petuagas di lapangan yang mencoreng wajah pemerintah,” ujar Tamil Selvan kepada awak media, Minggu (18/7).

Ketua Forum Politik Indonesia yang akrab disapa Kang Tamil ini, menduga ada oknum di pemerintahan yang sengaja ingin kondisi Covid-19 di Indonesia terus berlanjut dan ingin menjerumuskan Presiden Jokowi. Hal ini diutarakannya karena melihat struktur pemerintah daerah tidak bergerak dalam melakukan upaya percepatan vaksin.

“Diseluruh Indonesia itu ada kelurahan dan kepala desa, jika vaksin digerakan melalui perangkat mereka, maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai. Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid-19 ini dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya dan perlu diantisipasi,” tegasnya.

Lanjutnya, jika alasannya adalah kekurangan tenaga medis untuk melakukan suntik vaksin, dirinya menyarankan untuk mengunakan tenaga seluruh mahasiswa akademi keperawatan dan kebidanan serta mahasiswa kedokteran diseluruh Indonesia sehingga masalah tersebut teratasi.

“Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh akper, akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan,”ungkapnya.

Ia pun mengatakan, bahwa data Covid-19 di Indonesia diduga segaja diskenariokan agar memberi ketakutan di masyarakat. Diduga juga ada permainan para oknum pejabat.

“Kita jangan mengajari masyarakat jadi bodoh. Jangan lihat jumlah dong, kita harus lihat rasio. Total pasien positif covid di Indonesia hanya 1% dari jumlah penduduk, sementara Amerika itu 10%. Jadi jangan menyebar ketakutan seolah Indonesia berada diposisi tertinggi Covid-19 dunia,” terangnya.

Untuk itu ia pun menyarankan agar PPKM Darurat segera dihentikan dan pemerintah fokus pada percepatan vaksin, karena hanya melalui metode vaksin terbukti meminimalisir dampak virus ini.

“Sudahlah PPKM Darurat tak usah diperpanjang. Menyengsarakan rakyat kecil dan berpotensi memunculkan masalah baru. Fokus saja pada percepatan vaksin, itu metode yang teruji meminimalisir dampak Covid-19,”pungkasnya.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

2 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

4 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

6 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

7 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

9 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

12 jam yang lalu