Categories: HEADLINEPARLEMEN

DPR: Jangan Tunda Pembayaran Insentif Nakes!

MONITOR, Jakarta – Beban kerja para tenaga kesehatan (nakes) di masa pandemi sangatlah berat. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta adanya perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada nakes yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Ia menyatakan, saat ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka dari itu, pembayaran insentif nakes juga harus diprioritaskan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur dan aturan main, seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan resiko yang nakes hadapi,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Politikus yang akrab disapa Damer ini meminta pemerintah segera menyelesaikan tunggakan kepada sejumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada pasien Covid-19.

Ia pun berharap, kedua hal tersebut menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Nakes dan Rumah Sakit adalah dua hal yang sangat vital dalam penanganan pasien covid-19 serta sangat menentukan dalam peningkatan angka kesembuhan.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini diberitakan soal pengunduran diri sejumlah nakes. Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, menyatakan para nakes resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19 karena beban kerja dirasa berat dan insentif penanganan pandemi yang dijanjikan pemerintah belum cair.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

9 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

10 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

12 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

12 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

12 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

12 jam yang lalu