Categories: HEADLINEPARLEMEN

DPR: Jangan Tunda Pembayaran Insentif Nakes!

MONITOR, Jakarta – Beban kerja para tenaga kesehatan (nakes) di masa pandemi sangatlah berat. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta adanya perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada nakes yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19.

Ia menyatakan, saat ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka dari itu, pembayaran insentif nakes juga harus diprioritaskan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur dan aturan main, seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan resiko yang nakes hadapi,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Politikus yang akrab disapa Damer ini meminta pemerintah segera menyelesaikan tunggakan kepada sejumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada pasien Covid-19.

Ia pun berharap, kedua hal tersebut menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Nakes dan Rumah Sakit adalah dua hal yang sangat vital dalam penanganan pasien covid-19 serta sangat menentukan dalam peningkatan angka kesembuhan.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini diberitakan soal pengunduran diri sejumlah nakes. Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, menyatakan para nakes resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19 karena beban kerja dirasa berat dan insentif penanganan pandemi yang dijanjikan pemerintah belum cair.

Recent Posts

Gulirkan Program ‘Berkurban 2025’, HKTI Lumajang Tegaskan Komitmen Wujudkan Keadilan Pangan

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan…

1 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 157 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Pada H+2 Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 157.763 kendaraan kembali ke wilayah…

2 jam yang lalu

PKM Prodi Hukum Keluarga Islam UID Kupas Kepatuhan Pencatatan Nikah Pasca PP No. 48 Tahun 2014

MONITOR, Depok - Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Depok (UID) kembali…

3 jam yang lalu

Kemenag Tegaskan Belum Ada Informasi Terkait Pembukaan Visa Furoda

MONITOR, Makkah – Viral di media sosial bahwa ada kemungkinan dibukanya kembali penerbitan proses visa…

3 jam yang lalu

Progres Pembangunan Gedung UNIPI Persis Bandung Capai 41 Persen

MONITOR, Bandung - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyelesaikan pembangunan beberapa Gedung Universitas, yang dimaksudkan…

7 jam yang lalu

Bakamla Tindaklanjuti Insiden Tabrakan Dua Kapal Niaga di Perairan Batam

MONITOR, Batam - Bakamla RI melalui unsur KN. Tanjung Datu 301 yang tengah melaksanakan patroli…

11 jam yang lalu