MONITOR, Jakarta – Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) 2020 menorehkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa pencapaian pemerintah tidak berhenti pada hal ini saja.
Ia menyatakan pemerintah akan secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.
“Saya sampaikan pelaksanaan APBN TA 2020 mencerminkan respon cepat Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 secara extraordinary dengan menjalankan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/7/2021) kemarin.
Berbagai bauran kebijakan dalam PC-PEN tersebut akhirnya berhasil menahan laju kontraksi ekonomi tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19.
Bahkan dikatakannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada angka minus 4,0 persen.
Ia menekankan Pemerintah pun berupaya keras untuk menahan dampak negatif pandemi melalui kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan dunia usaha agar dapat bertahan dan kembali bangkit dari dampak pandemi.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…