Waduh, Gubernur dan DPRD DKI Siap-Siap Bakal Dipanggil KPK

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah dikawasan Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Bahkan KPK bakal melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur dan Anggota DPRD DKI.

Pemeriksaan terhadap Gubernur dan anggota DPRD DKI dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut.

KPK pun beralasan, pengggilan terhadap gubernur dan DPRD DKI ini lantaran anggaran pengadaan tanah, bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

“Dalam pengadaan lahan ini, penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga kasusnya menjadi terang benderang,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, saat dikonfirmasi, awak media, Senin (12/7).

Firli mengatakan, KPK memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Untuk itu, ia memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

“Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Kerugian uang negara sangat besar dalam kasus ini. Siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK,” tegas dia.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup. Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya.

Dan KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

“Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik,” pungkasnya.