Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.,
MONITOR, Sidoarjo – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan
Langkah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sekarang beralih ke PPKM Darurat sangat tepat dan merupakan strategi yang tepat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat meninjau Pos Penyekatan PPKM Darurat bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, di Desa Sawo Tratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (9/7/2021).
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat saat ini kuncinya adalah kalau PPKM Mikro berhasil maka PPKM Darurat akan berhasil. “Salah satu contoh PPKM Darurat termasuk mikro tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kalau mobilitas masyarakat bisa ditekan sampai dengan 50% maka kontak eratnya juga akan berkurang,” ujarnya.
Panglima TNI menjelaskan bahwa permasalahan pertama di Hulu yang di tracing hanya bisa diperoleh 1 banding 1,06 jadi setiap 1 orang itu baru di tracing 1 orang separuh tidak sampai 2 orang, sehingga petugas PPKM benar-benar harus berkoordinasi dengan baik. “Aturan WHO 1 banding 30 sehingga kita bisa memisahkan mana yang sehat, mana yang OTG dan mana terpapar Covid-19,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI melaksanakan teleconference dengan Bapak Dodi Adi Nugroho warga Gang Buntu No.7 RT. 3 RW 8 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan yang sedang melaksanakan isolasi mandiri.
Panglima TNI memberi semangat dan support kepada masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. “Salah satu cara ampuh untuk meningkatkan imun selalu berpikir positif dan tetap semangat,” pesannya.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…