BERITA

Langgar PPKM Darurat, Perusahan Non Esensial Terancam Pidana

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan non-esensial yang terbukti melanggar PPKM Darurat. Pasalnya ancaman pidana bisa menjerat mereka.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, bagi perusahaan non-esensial yang kedapatan melanggar aturan, hukuman pidana menantinya. Adapun yang dibolehkan tetap beraktivitas di luar rumah adalah perusahaan kritikal dan esensial meski tetap diatur 50 persen. Ancaman yang diterapkan pidana setahun penjara.

“Undang-undang diterapkan adalah UU tentang penanggulangan wabah. Yang dilarang adalah semua tindakan yang menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah,” kata Tubagus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/7).

Menurutnya, PPKM adalah bentuk dari upaya penanggulangan terhadap wabah penyakit. “Jadi kalau sudah ditentukan itu dan terus dilanggar merupakan suatu kegiatan menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit,” jelas dia.

Contohnya, gedung kantor non-kritikal dan non-esensial yang seharusnya tutup, namun malah beroperasi. Bahkan, karyawannya berkegiatan di sana. “Berarti dia menghalang-halangi terhadap penanggulangan wabah penyakit. Kita terapkan dan akan kita sidik,” tegasnya.

Ia menyebut, aturan ini juga berlaku bagi usaha tempat makan hingga kafe yang melanggar aturan. Seperti usaha kuliner yang memperbolehkan makan di tempat apalagi hingga terjadi kerumunan.

“Nanti langsung disidik, dikumpulkan dulu alat buktinya kemudian memenuhi tidak, kriterianya itu,” sebut Tubagus.

Ia menuturkan, mal juga dipastikan tutup termasuk tempat makan hingga supermarket yang ada di dalamnya.

“Kan di dalam mal ada apa saja? Kan di dalam ada yang jual makanan, ada yang apoteknya. ‘Pak kalau gitu boleh dong?’ Enggak. Malnya yang enggak boleh,” ungkap mantan Kapolres Jakarta Selatan ini.

“Kalau misalnya di mal ada jual makanan, di mal ada apotek ya sama aja malnya buka itu,” tambah Tubagus seraya terkekeh.

Namun, Tubagus memastikan kafe, tempat makan, dan bar yang ada di luar mal tetap diperbolehkan buka.

“Boleh engga sih jual makanan? Kafe itu kan jual makanan ya boleh tapi engga boleh makan di tempat,” ucapnya seraya meminta masyarakat melaporkan jika ada tempat makan yang membandel agar langsung ditindak,” pungkasnya.

Recent Posts

Kepulangan Jemaah Haji Capai Lebih dari 121 Ribu, Kemenhaj Ajak Jaga Nilai Haji Sepanjang Hayat

MONITOR, Jakarta - Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan lancar. Hingga Jumat…

7 jam yang lalu

Dirut LPDB Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara (PKN)…

9 jam yang lalu

Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Jasa Marga Kembali Tembus Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan di kancah internasional dengan masuk…

10 jam yang lalu

Hadapi Kemarau 2026, Kementan Genjot Percepatan Semai, Olah Lahan dan Tanam Padi

MONITOR, Sukabumi - Kementerian Pertanian (Kementan) secara masif meluncurkan Gerakan Percepatan Semai, Olah Lahan, dan…

14 jam yang lalu

17 Jemaah Haji Jombang Mendapatkan Bantuan dari UEA

MONITOR, Jombang — Kementerian Haji dan Umrah terus mengawal fase kepulangan jemaah haji Indonesia hingga…

18 jam yang lalu

Puan: Pemulihan Pascagempa Sulteng Harus Berorientasi pada Pemulihan Kehidupan Warga

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa bumi besar…

20 jam yang lalu