PEMERINTAHAN

Diawasi Jokowi, Fahri Sebut Kewenangan STPI Sangat Kuat

MONITOR, Jakarta – Keberadaan Satuan Tugas Percepatan Investasi (STPI) yang dipimpin Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, diharapkan mempercepat realisasi investasi dan mempercepat de-bottlenecking.

Politikus Gelora Fahri Hamzah menilai kewenangan Ketua STPI ini sangat kuat, bahkan mampu menerobos lembaga yang menghambat.

“Bahkan bisa merekomendasikan kepada presiden pergantian pejabat sampi level pimpinan lembaga negara. Luar biasa,” kata Fahri Hamzah ketika melakukan pertemuan dengan STPI, belum lama ini.

Berdasarkan Kepres 11 tahun 2021, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi sebagai Wakil Ketua I dan Wakapolri Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua II. Selanjutnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ditunjuk menjadi Sekretaris Satgas.

“Dari media massa kita membaca peran strategis STPI ini. Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Langsung di bawahnya. Melapor setiap bulan minimal,” terang eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Meskipun dikatakan Fahri, sudah ada Menteri Koordinator dan Menteri teknis terkait, bahkan ada UU Ciptaker yang dinilai pro investasi, juga ada BKPM, Presiden tetap mengangkat Menteri baru yaitu Menteri Investasi dan diberi lagi senjata Kepres 11/2021 berupa STPI yang kewenangannya cukup kuat.

Recent Posts

Kemenperin Ungkap Peluang Ekonomi Baru dari Nira Sawit untuk Petani

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa sawit…

2 jam yang lalu

Respons Isu Matahari Kembar usai Silaturahmi Menteri ke Jokowi, Puan: Presiden saat Ini Prabowo

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi…

3 jam yang lalu

Puan Ungkap Isi Pertemuan Megawati-Prabowo, Pastikan Akan Ada Silaturahmi Lanjutan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, mengungkapkan…

4 jam yang lalu

DPR: Peredaran Uang Palsu Rugikan Rakyat, Penegakan Hukum Jangan Setengah-setengah!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus penggerebekan pabrik uang palsu…

7 jam yang lalu

Menteri PUPR: Target 53 Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos)…

7 jam yang lalu

Posisi Dubes RI untuk AS Kosong, Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama ke DPR

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kekosongan posisi duta besar (Dubes) Indonesia…

7 jam yang lalu