Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (dok: Kompas)
MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai tidak ada upaya pembangkangan atas instruksi Presiden Joko Widodo terkait keputusan pimpinan KPK memberhentikan sebanyak 51 pegawainya.
Dimana, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih mendapat kesempatan untuk dibina.
Masinton menilai dalam revisi UU KPK, secara jelas disebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN harus diangkat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menampik adanya kecurigaan TWK sebagai modus untuk memecat pegawai KPK.
“Dalam revisi itu pegawai KPK yang belum ASN dapat diangkat menjadi ASN dan harus tetap mematuhi peraturan perundangan-undangan,” kata Masinton Pasaribu dalam tayangan Mata Najwa.
“Saya tidak melihat ini target-menarget. Tidak ada pembangkangan instruksi Presiden,” sambungnya.
Lebih jauh ia menilai tes TWK yang dilakukan pimpinan KPK sudah tepat, untuk mendapatkan abdi negara yang berintegritas dan sesuai dengan visi KPK.
“Ini konsekuensi logis dari revisi UU KPK. Kami berpandangan, karena KPK melaksanakan tugas negara, maka dia harus ASN,” tegas Masinton.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pemilihan guru ibadah yang tepat sangat…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transparansi publik…
MONITOR, Jakarta - Pesantren Award 2025 segera memasuki tahap seleksi. Ada ratusan tokoh yang diusulkan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti kondisi pendidikan di…
MONITOR, Jakarta - Ada satu hal yang kerap terulang dalam sejarah politik Indonesia yaitu regulasi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Masjid Raya Al Bakrie di Bandar Lampung,…