Pengamat: Pengangkatan Panglima TNI Perlu Pertimbangkan Dua Agenda Strategis

Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro

MONITOR, Jakarta – Pergantian Panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden dalam waktu dekat ini. Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Terkait dengan hal tersebut, Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan sekaligus Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan keyakinannya bahwa presiden akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI tahun ini.

“Analisa pribadi saya kalau melihat rutenya, peluang ada di TNI AL, kalau tradisi bergiliran, meskipun masih ada peluang untuk TNI AD. Kalau TNI AU kecil peluang karena sekarang Pak Marsekal Hadi Tjahjanto dari TNI AU,” tutur pria yang akrab dipanggil Simon.

Sebagaimana diketahui, sejak Reformasi 1998, Panglima TNI dijabat dari tiga matra laut, darat dan udara secara bergantian, yaitu: Widodo Adi Sutjipto (TNI AL) 1999-2002; Endriartono Sutarto (TNI AD) 2002-2006; Djoko Suyanto (TNI AU) 2006-2007; Djoko Santoso (TNI AD) 2007-2010; Agus Suhartono (TNI AL) 2010-2013; Moeldoko (TNI AD) 2013-2015, Gatot Nurmantyo (TNI AD) 2015-2017, dan Hadi Tjahjanto (TNI AU) 2017-sekarang.

Simon menuturkan bahwa ke depan terdapat dua agenda strategis pertahanan negara. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain. Potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut China Selatan ke depan cukup tinggi.

“Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Disamping itu, kejahatan trans-nasional, seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut,” terangnya.

Kedua, lanjut Simon visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dilanjutkan. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. “Aspek pertahanan maritim merupakan aspek pokok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,” ungkap Simon.

Secara internal TNI juga memiliki banyak pekerjaan rumah (PR), terutama pada penguatan Minimum Essential Force (MEF) dan teknologi alusista. Tapi yang lebih penting menurut Simon, seorang Panglima TNI adalah sosok yang memiliki chemistry dan sepemikiran dengan Presiden.