HUKUM

KPK Terus Kumpulkan Bukti Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengumpulkan bukti-bukti dan menggali informasi terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk membangun rumah DP 0 persen di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Bahkan lembaga antirasuah ini, sudah merencanakan untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan segera meminta keterangan para saksi. Tak tertutup kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Anies.

Katanya, pemanggilan para saksi dilakukan untuk kebutuhan penyidikan.

“Jika ada kebutuhan untuk penyidikan, tentu pemanggilan saksi dalam penyelesaian perkara akan dilakukan,” kata, Ali Fikri di Jakarta, kepada wartawan.

Menurutnya para pihak yang akan diperiksa diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Sehingga, pemanggilan diperlukan agar perkara menjadi lebih terang dalam dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini.

“KPK saat ini masih melakukan penyidikan perkara dimaksud dan masih terus mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain,” terangnya.

“Mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut,”pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula sejak adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe Pada 08 April 2019.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

21 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

1 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

2 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

2 hari yang lalu