MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta fokus pada target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan hal ini harus dikawal penuh serta menjadi menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).
“Ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” ujar Huda dalam RDP Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN), Senin (24/5/2021).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menekankan kembali bahwa target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga hal itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut hingga tahun 2022.
“Karena kuota 1 juta baru terisi setengah juta, kita minta ini dituntaskan tahun ini pula, sehingga jangan sampai menunggu tahun 2022,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengeluhkan pengajuan formasi seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak mencapai target.
Untuk tahun ini, pemerintah membuka ruang anggaran untuk perekrutan hingga 1 juta guru PPPK. Namun hingga Maret 2021, formasi guru yang sudah diajukan pemerintah daerah baru mencapai 568.238 orang
. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan hal ini harus dikawal penuh serta menjadi menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).){kind=link}