MONITOR, Jakarta – Wabah Covid-19 yang telah menjadi wabah di Indonesia sejak setahun lebih dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan telah direspon oleh banyak pihak, baik dalam bentuk melakukan percepatan untuk pencegahan penanganan.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan Covid 19. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan dan paling mutakhir adalah kebijakan PPKM Mikro. Kampanye dan edukasi publik juga telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dan menggalakkan vaksinasi. Bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi juga telah diberikan.
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) adalah lembaga yang secara struktural-organisatoris merupakan pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan.
LPBI NU telah berkolaborasi selama sembilan bulan (Juli 2020 – Maret 2021) dengan SIAP SIAGA yang didukung Pemerintah Australia melalui Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi (PKMM) Covid-19 dan Adaptasi Tatanan Baru.
Adapun diantara kegiatannya adalah pendataan warga secara digital dan pemberian bantuan bahan pokok makanan secara non tunai kepada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana (Bali) dan Kabupaten Lombok Barat (NTB).
Ketua LPBI NU, M. Ali Yusuf mengatakan, tujuan dari pendataan warga secara digital adalah tersusunnya suatu sarana komunikasi efektif untuk penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan adaptasi tatanan baru berbasiskan Geospacial
Information System (GIS). Dengan sasaran yaitu: strukturisasi kebutuhan data dan konsultasi peningkatan kapasitas Pokja, pembuatan platform GIS dan menyusun berbagai aplikasi berbasis GIS yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data, analisis serta monitoring dan evaluasi kegiatan PKMM.
Pembagian paket bahan pokok makanan kepada warga terdampak Covid-19 dilaksanakan menggunakan aplikasi Fintech yang terdaftar di OJK. Pemberian bantuan paket bahan pokok makanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme non tunai (BaNTu), dengan tahapan sebagai berikut; identifikasi dan penentuan calon penerima oleh Kelompok Kerja (Pokja) bersama pemerintah desa dan diinput ke dalam data berbasis geospasial yang bekerjasama dengan Universitas Indo Global Mandiri Palembang Sumatera Selatan; dilanjutkan dengan penyiapan barang bantuan yang dilakukan oleh warung dan toko lokal setelah dilakukan assessment oleh Pokja berbasis daftar bahan pokok makanan yang telah ditentukan. Lalu, distribusi bantuan dilaksanakan menggunakan mekanisme non tunai dan digital (e-voucher dan pengenalan wajah via smartphone) di warung dan toko lokal yang
terpilih di masing-masing RW.
Beberapa pemerintah desa sasaran program mengapresiasi sangat positif pengembangan data warga berbasis geospasial, karena sangat membantu mereka untuk memiliki data warga yang tidak hanya terpilah dan valid tetapi juga dapat mengidentifikasi kondisi
kesehatan dan disabilitas warga. Data yang sebelumnya ada, selain umum dan tidak terpilah, juga tidak memiliki informasi kondisi kesehatan dan kondisi disabilitas warga. Bahkan dari data tersebut, pemerintah desa akhirnya mampu mengungkap kasus trafiking
warga di daerahnya.
Begitu juga dalam proses distribusi bantuan bahan pokok makanan non-tunai dengan memanfaatkan vendor/toko setempat, telah ikut membangkitkan geliat ekonomi lokal di masa pandemi serta kriteria pemilihan penerima manfaat dalam program PKMM ini dirasa tepat karena proses pendataan yang akurat.
