Imbas Kasus Dugaan Korupsi Damkar, Ormas Depok Tuntut Reformasi Birokrasi

Koalisi Ormas Depok (KoDe) menyatakan sikap keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

MONITOR, Depok – Koalisi Ormas Depok (KoDe) menyatakan sikap keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Untuk itu, Ketua KODE, Mikel A Watimena mendesak Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk segera melakukan reformasi birokrasi.

“Dengan adanya kasus ini, sudah saatnya Pemerintah Kota Depok (wali kota) melakukan reformasi birokrasi, khususnya kepada kepala dinas kepala dinas yang bermasalah,” kata Mikel, dalam keterangannya, Kamis (22/04).

Dijelaskannya, selain kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar, masih banyak sejumlah persoalan di lingkungan pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang disebabkan oleh oknum kepala dinas, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

“Yang kami inginkan kalau memang ternyata bukan hanya Damkar saja, kenapa kita tidak adakan reformasi besar-besaran, khususnya untuk pemerintah kota Depok.”

“Jadi harapan kami bubarkan saja, ganti, kan bisa ganti kabinet (Dinas). Karena ini baru dilantik bapak wali kota Depok. Jadi hak prerogatif masih ditangan beliau untuk merubah dinas-dinas yang ada, khusunya yang bermasalah,” pungkasnya.