Kementan Terus Berupaya Menjaga Stabilisasi Perunggasan

MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya melakukan stabilisasi harga perunggasan di peternak. Harapannya, agar tidak ada lagi peternak yang menderita kerugian karena harga liverbird di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Upaya stabilisasi perunggasan yang telah dilakukan oleh Ditjen PKH Kementan berupa pengendalian produksi melalui cutting HE fertil dan afkir dini PS. Hal ini sebagai upaya menjaga keseimbangan supply dan demand harga liverbird (LB) di tingkat peternak.

“Terdapat korelasi positif upaya pengendalian produksi DOC FS dengan perkembangan harga livebird (LB). Upaya ini telah berdampak terhadap perbaikan harga LB di tingkat peternak,” ujar Direktur Jenderal PKH, Nasrullah.

Ia menambahkan, upaya ini juga untuk melindungi kepentingan peternak UMKM (rakyat). Setiap perusahaan pembibit harus memprioritaskan distribusi DOC FS untuk eksternal farm 50% dari produksinya dengan harga sesuai harga acuan Permendag.

Hal ini diamanatkan juga di dalam Permentan Nomor 32 tahun 2017 bahwa perusahaan pembibit harus mendistribusikan DOC FS 50% untuk peternak eksternal di luar kemitraan dan company farm. Meski, demikian, pemenuhan kebutuhan DOC FS untuk peternak eksternal utamanya skala UMKM perlu dilakukan verifikasi dan validasi.

“Agar dapat diketahui proporsi kebutuhan internal farm termasuk kemitraan dengan peternak eksternal,” imbuh Nasrullah.

Nasrullah menjelaskan, kondisi perunggasan nasional saat ini memang masih diterpa isu ketidakseimbangan supply dan demand, yang memicu harga livebird sangat fluktuatif dan cenderung berada di bawah HPP (Harga Pokok Produksi).

Diketahui, harga livebird memang sangat dipengaruhi oleh volume supply di kandang dan pangkalan ayam. Pasar ayam ras pedaging sebagian besar beredar dalam bentuk bentuk hidup (livebird) kurang dari 80%.

Pola konsumsi masyarakat terhadap daging ayam bersifat musiman (seasonal), ditambah pandemi covid-19 berdampak pada penurunan demand sebesar 20%. Akibat covid-19 konsumsi daging ayam tahun 2020 terkoreksi dari 12,79 kg/kapita menjadi 10,1 kg/kapita dan tahun 2021 diestimasi sebesar 11,75 kg/kapita.

“Upaya permanen yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan pembibit untuk melakukan pemotongan livebird di RPHU sebesar kapasitas produksinya secara bertahap selama 5 tahun,” jelasnya.

Sedangkan sebagai upaya strategis melindungi peternak UMKM adalah dengan menumbuh kembangkan kelompok tani ternak unggas, diharapkan dapat mewadahi kepentingan peternak UMKM dan berkontribusi terhadap stabilisasi perunggasan nasional.

Terbentuknya kelompok tani ternak unggas ini menjadi wadah untuk mentautkan kepentingan peternak melalui kerja sama (partnership) kepada perusahaan terintegrasi. Kerja sama ini mengacu pada Permentan No 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan.

Dalam Permentan No 13 Tahun 2017 disebutkan kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan.