Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
MONITOR, Jakarta – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai apresiasi dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, berbagai langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pejabat negara adalah langkah berani.
“Saya selalu mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh KPK dalam upaya pencegahan korupsi, seperti OTT yang kerap kali dilakukan misalnya, saya melihat sebagai langkah yang berani,” kata Luhut mengapresiasi.
Akan tetapi, dikatakan dia, modal berani untuk menangkap koruptor tidaklah cukup. Luhut menyatakan KPK harus cerdik dan memiliki tolak ukur pemberantasan korupsi agar pelakunya jera.
“Namun saya sampaikan kepada mereka (KPK), bahwa berani saja tidak cukup, kita juga harus cerdik karena tolok ukur pemberantasan korupsi harus mampu menimbulkan efek jera kepada pelakunya,” terangnya.
Menurut Luhut, KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Mengingat banyak bisnis yang dijalankan saat ini sudah menerapkan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksananya seperti sistem logistik di pelabuhan di Batam yang menggunakan sistem “National Single Window”.
“Dengan adanya digitalisasi seperti ini akan membantu mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena sistemnya yang transparan dan akuntabel,” tandasnya.
MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres)…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memverifikasi perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar nama jemaah haji reguler yang…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Komisi…