Sempat Viral, Aksi Penertiban PKL di Taman Merdeka Depok Disoroti DPRD

MONITOR, Depok – Aksi penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang dilalukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok di wilayah Taman Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (11/04/2021) terus menuai kontroversi publik.

Anggota DPRD Kota Depok Faraksi PKB, Babai Suhaimi misalnya. Ia berpandangan, semestinya Satpol PP Kota Depok, dalam melakukan pernertiban harus bersikap adil.

“Saya setuju pedagang kaki lima itu ditertibkan ketika mereka melanggar. Tetapi harus menyeluruh dan adil se-Kota Depok,” kata Babai kepada MONITOR, Selasa (13/04).

“Akan tetapi ketika pemerintah, dalam hal ini Satpol PP dan pihak terkait lainnya tidak bisa menertibkan menyeluruh se-Kota Depok, yang menimbulkan ketidak adilan, jangan dilakukan,” sambungnya.

Untuk itu, Babai mengatakan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Satpol PP, tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Masyarakat Kota Depok membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup keluarganya. Kalau tidak bisa adil (dan memberikan solusi) tunda penertiban,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah rekaman video aksi penertiban yang dilakukan petugas gabungan yang disebut di Taman Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, viral di media sosial.

Rekamaman video itu diunggah di Akun Instagram depok24jam, Minggu (11/04/2021) pagi. Tak ayal, video berdurasi 11 detik itupun menjadi sorotan ratusan netizen.

Bahkan, hingga berita ini diturunkan, rekaman video penertiban PKL tersebut sudah ditonton lebih dari 98.936 kali tayang, dan 482 sorotan.

Kasat Pol PP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdianny membenarkan rekaman video yang viral itu. Menurutnya, penertiban yang dilakukan tersebut merupakan penertiban terpadu yang dilkakukan bersama pihak kecamatan.

“Ini telah lama direncanakan. Dengan tujuan menertibkan area jalan dan taman, dikembalikan sesuai peruntukannya, optimalisasi fungsi taman dan jalan,” kata Lienda, saat dikonfirmasi.

Namun demikian, Lienda belum memberikan tanggapan terkait adanya tudingan yang mengatakan pihaknya tebang pilih dalam melakukan penataan PKL, meski MONITOR telah mengirim konfirmasi.