Tolak Impor Beras, DPR: Dari Data Kementan Tak Ada Krisis Pangan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, menilai bahwa rencana kebijakan impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak sesuai dengan data yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog.

Ono mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementan, dari Januari hingga April 2021, menunjukkan bahwa akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton.

Menurut Ono, data tersebut juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu di atas yang hanya 9,72 juta ton.

“Sehingga ada surplus tuh sampai bulan April 4,81 juta ton. Nah sehingga tentunya dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri,” ungkapnya saat berbicara dalam webinar yang diselengarakan organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Ono menyampaikan, persoalan impor beras sebanyak satu juta ton yang baru-baru ini mengemuka, bisa juga dilihat dari paparan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI belum lama ini.

Pada 2018, lanjut Ono, impor beras mencapai 2,25 juta ton. Bulog sendiri, menurut Ono, mendapat penugasan sebanyak 1,75 juta ton. Berdasarkan laporan itu, masih ada sisa stok lebih sekitar satu juta ton dari cadangan Bulog yang belum terserap.

“Bahwa stok beras pada Bulog itu, baik yang merupakan cadangan beras pemerintah yang berjumlah 859 ribu ton lebih dan beras komersial yang berjumlah 23 ribu ton, dengan asumsi juga bahwa Bulog melakukan penyerapan sampai pada April 2021, ini diperkirakan jumlah totalnya sudah di atas satu juta ton,” ujarnya.

Ono pun ingin mengetahui pengambilan keputusan impor beras yang terjadi pada Rapat Terbatas antar pejabat pemerintah pusat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Ono, apakah benar pertimbangan mengambil keputusan itu menyikapi isu global terkait krisis pangan terkait dampak pandemi Covid-19.

Jika benar, menurut Ono, hal itu tidak tepat karena krisis pangan versi global yang dimaksud bukan komoditas langka di Tanah Air. Sebaliknya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, kebijakan impor beras yang diambil justru bersamaan dengan masa panen petani.

“Nah tetapi krisis pangan yang berujung pada inflasi atau kenaikan kalau berhubungan dengan sumber pangan yang ada di Indonesia hanya empat jenis pangan saja sebenarnya yang akan berpotensi mengalami kenaikan. Yang pertama adalah kedelai, kedua adalah daging, ketiga adalah gula dan keempat bawang putih. Karena memang sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum mampu bisa memenuhi sumber pangan tersebut untuk kebutuhan rakyat Indonesia,” katanya.

“Sehingga ya sekali lagi isu global ini juga jangan dijadikan satu-satunya dasar bicara bagaimana memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Ono melanjutkan.

Ono menegaskan, partainya sangat tegas menolak impor beras. Apalagi partai banteng amat melekat dengan ideologi Marhaen, yakni ideologi yang kemudian dinamakan oleh Sang Proklamator Bung Karno karena hubungannya dengan seorang petani bernama Marhaen. Saat itu Bung Karno berdialog dengan Marhaen, dan takjub mempunyai alat produksi sendiri, lahan sendiri dan mampu menghidupi keluarganya. 

“PDI Perjuangan tidak akan pernah lepas dari Marhaenisme. Jadi karena Marhaenisme dari petani, Pak Marhaen, jadi alangkah kualatnya kalau PDI Perjuangan tidak mendukung para petani untuk meraih kesejahterannya,” ujarnya.