MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Hansyi, mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar Gerakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen Nasional secara serentak sebagai salah satu rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan upaya penanganan pandemi Covid-19.
Pria yang akrab disapa Habib itu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari instruksi Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang meminta agar kader melakukan donor darah dan plasma konvalesen untuk mendukung kebutuhan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI).
Menurut Habib, agenda itu juga dilaksanakan di tengah rangkaian Rakernas PKS secara serentak di tingkat nasional.
“Untuk di Jakarta kegiatan dilaksanakan di DPP PKS. Alhamdulillah, acara ini dapat respons yang sangat baik. Ada 52 orang yang mendaftar untuk mendonorkan darah dan ada 44 orang mendaftar untuk donor konvalesen,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Apa yang dilakukan PKS ini, menurut Habib, adalah upaya partai untuk membantu bangsa bangkit dari pandemi Covid-19.
“Plasma darah Insha Allah akan bermanfaat untuk mereka yang sedang berjuang sembuh dari Covid-19. Dan kami terus mendorong anggota PKS yang menjadi penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasma. Insha Allah para kader PKS selalu siap, karena DNA kemanusiaan selalu ada pada diri kader PKS,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengeluarkan Instruksi Presiden PKS Nomor 3 Tahun 2021 sebagai upaya penanganan wabah Covid-19, yang terdiri dari tiga poin.
Pertama, seluruh struktur dan anggota dapat turut serta menyukseskan Gerakan Donor Darah Nasional termasuk donor plasma konvalesen bagi penyintas Covid-19.
Kedua, agar seluruh struktur dan anggota tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).
Ketiga, agar kader terus aktif berpartisipasi dalam mendorong berakhirnya pandemi Covid-19. Terutama kepada anggota partai yang memiliki amanah sebagai pejabat publik yang dapat mengarahkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi.
