Fadli Zon Nilai ASEAN Lamban Tangani Konflik Kudeta Myanmar

MONITOR, Jakarta – Tindakan brutal rezim militer Myanmar menuai sorotan dari Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon. Selain mengutuk keras tindakan keji yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, Fadli Zon menilai upaya ASEAN sangat lamban dalam mengatasinya.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan seharusnya ASEAN lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.

“Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas. Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar,” kata Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya.

Adapun langkah prioritas yang perlu dilakukan, kata Fadli, yakni memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Ia pun mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta.

“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu,” terangnya.