Analis: Listyo Sigit di KSP Perkuat Perspektif Keamanan dalam Pengawalan Pembangunan

MONITOR, Jakarta – Perpindahan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dinilai dapat memperkuat perspektif keamanan dalam pengawalan program prioritas pembangunan nasional.

Analis intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai pengalaman panjang Listyo Sigit memimpin institusi Polri dapat menjadi modal dalam membantu pemerintah membaca risiko, mengidentifikasi hambatan, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

“Menurut saya, penempatan Pak Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan menarik untuk dilihat bukan hanya sebagai pergantian jabatan, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan pemerintahan dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Tantangan pembangunan sudah semakin kompleks. Investasi membutuhkan kepastian, pembangunan membutuhkan stabilitas, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan semuanya membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat,” kata Ngasiman Djoyonegoro.

Presiden Prabowo Subianto melantik Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tertanggal 30 September 2026. Listyo menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit. Sebelumnya, DPR melalui Rapat Paripurna menyetujui Suyudi sebagai Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Menurut Ngasiman, perpindahan tersebut menarik karena terjadi kesinambungan sekaligus regenerasi. Kepemimpinan Polri beralih kepada Suyudi, sementara pengalaman Listyo Sigit ditempatkan dalam ruang kerja pemerintahan yang memiliki fungsi pengendalian program prioritas dan pengelolaan isu strategis.

“Kalau kita lihat fungsi KSP, sebenarnya sangat luas. Karena itu, pengalaman Pak Sigit selama memimpin Polri menjadi relevan ketika dibawa ke ruang kerja pemerintahan yang lebih luas,” ujar Ngasiman Djoyonegoro.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kantor Staf Presiden, KSP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan isu strategis serta pengendalian program prioritas nasional sesuai penugasan Presiden.

Fungsinya antara lain mencakup pengendalian program prioritas nasional, dukungan percepatan pelaksanaan program, penyelarasan kebijakan, pengelolaan isu strategis, serta pemberian rekomendasi strategis kepada Presiden terkait hambatan pelaksanaan program prioritas.

Keamanan sebagai Bagian dari Pembangunan

Ngasiman mengatakan pengalaman Listyo Sigit selama memimpin Polri tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan dalam pengertian konvensional. Kepemimpinan di institusi kepolisian juga bersinggungan dengan pelayanan publik, konflik sosial, kejahatan transnasional, keamanan digital, serta koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, kompleksitas tersebut membuat perspektif keamanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sebagai urusan yang berdiri sendiri.

“Jadi perspektif keamanan memang harus hadir dalam pembangunan, bukan berdiri sendiri sebagai urusan aparat,” ujar Ngasiman Djoyonegoro.

Ia menilai pengalaman mantan pimpinan aparat dapat menjadi modal untuk membaca persoalan pemerintahan secara lebih komprehensif. Namun, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerangka kerja pemerintahan sipil, hukum, dan tata kelola negara yang demokratis.

“Yang dibawa bukan seragamnya, tetapi pengalamannya. Itu yang penting. Pengalaman mengelola organisasi besar, membaca risiko, mengambil keputusan dalam situasi kompleks, membangun koordinasi lintas lembaga, dan memahami persoalan di lapangan, semua itu bisa menjadi modal yang berguna untuk membantu pemerintahan,” katanya.

Menurut Ngasiman, salah satu tantangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah adalah memastikan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat berjalan efektif ketika diterapkan di lapangan.

Karena itu, pengalaman dalam membaca risiko dan mengelola persoalan lapangan dinilai dapat membantu proses pengawalan program, terutama ketika pelaksanaannya bersinggungan dengan stabilitas sosial, kepastian hukum, keamanan wilayah, perlindungan masyarakat, dan ketahanan nasional.

“Presiden tentu membutuhkan orang yang tidak hanya memahami dokumen kebijakan, tetapi juga memahami bagaimana persoalan itu terjadi di lapangan. Pengalaman Pak Sigit selama memimpin Polri memberikan perspektif tersebut,” kata Ngasiman Djoyonegoro.

Regenerasi di Polri, Pengalaman Tetap Dimanfaatkan

Ngasiman juga melihat pergantian kepemimpinan di Polri dan penempatan Listyo Sigit di KSP sebagai dua proses yang berlangsung beriringan.

Menurut dia, regenerasi di tubuh Polri memberikan ruang bagi kepemimpinan baru, sementara pengalaman yang telah dibangun Listyo Sigit selama memimpin institusi tersebut dapat dimanfaatkan dalam ruang pemerintahan yang berbeda.

“Menurut saya ini menarik. Institusinya mendapatkan regenerasi, sementara pengalaman yang sudah dibangun tidak hilang begitu saja. Pengalaman itu bisa digunakan di tempat lain sesuai kebutuhan negara. Jadi ada penyegaran sekaligus kesinambungan,” ujar Ngasiman Djoyonegoro.

Pada momentum yang sama, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit. Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 85/TK/2026 sebagai penghargaan atas jasa di bidang kepolisian dan bidang lain yang dinilai bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Bagi Ngasiman, yang terpenting setelah perpindahan jabatan tersebut adalah bagaimana pengalaman Listyo Sigit diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tugas baru di KSP.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pengalaman itu diterjemahkan menjadi kerja nyata. Saya berharap Pak Sigit bisa membantu Presiden mengawal Asta Cita dengan perspektif yang lebih utuh, terutama dalam membaca risiko, memperkuat koordinasi, dan memastikan persoalan di lapangan cepat ditangani,” katanya.

Ia menambahkan, keamanan dapat menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan berjalan efektif, tetapi tetap harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

“Harapan saya sederhana, pengalaman panjang Pak Sigit selama memimpin Polri bisa menjadi energi baru di pemerintahan. Keamanan harus menjadi enabler pembangunan, bukan berjalan sendiri. Karena sesungguhnya, yang harus dirasakan masyarakat adalah pemerintahan yang semakin responsif, program Asta Cita yang semakin efektif, dan negara yang semakin hadir dalam menyelesaikan persoalan rakyat,” pungkas Ngasiman Djoyonegoro.