MALUKU-PAPUA

Demokrat Malut Minta AHY Pecat Kader yang Ikut KLB Ilegal di Sumut

MONITOR, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) meminta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melakukan tindakan tegas dengan memecat kader yang ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu.

“Kami telah mengusulkan ke AHY untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum kader Partai Demokrat yang terbukti ikut KLB di Sumut,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Rusdi Yusuf, kepada wartawan di Ternate, Minggu (7/3/2021).

Menurut Rusdi, KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumut, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu ilegal dan inkonstitusional. Rusdi mengakui, ada sejumlah kader di DPD Demokrat Malut yang juga ikut-ikutan mendukung KLB tersebut.

Sehingga, Rusdi pun meminta Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yaitu AHY untuk melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ikut dalam KLB tersebut.

Rusdi menyebutkan sejumlah kader PD Malut yang diduga mengikuti KLB di Deli Serdang yakni Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat dan Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha.

“Kami menilai, KLB yang dilakukan oleh sekelompok orang di Sumut dan diikuti sejumlah kader Partai Demokrat di Malut itu sangat bertentangan dengan AD/ART partai, karena sesuai ketentuan di partai, dalam AD/ART posisi DPP sebagai penyelenggara dan KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai,” ujarnya.

Sehingga, Rusdi menegaskan, tindakan KLB di Sumut itu secara prosedural bertentangan dengan peraturan partai. Oleh karena itu, Rusdi pun meminta Kemenkumham tidak mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas hasil KLB tersebut.

Recent Posts

DPR Minta Pemerintah Desak PBB Lakukan Investigasi atas Tewasnya Prajurit TNI di Lebanon

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah…

12 menit yang lalu

Komdigi Panggil Paksa Meta dan Google, Berikan Teguran Keras Terkait PP TUNAS

MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memberikan pernyataan tegas terkait implementasi…

2 jam yang lalu

UIN Jakarta Masuk 30 Besar Nasional Versi SCImago 2026, Unggul di Berbagai Bidang Keilmuan

MONITOR, Jakarta – Lembaga pemeringkatan internasional SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 menempatkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta…

4 jam yang lalu

618 Ribu Kendaraan Padati GT Cikampek Utama hingga H+8

MONITOR, Cikampek — Arus balik Idulfitri 1447 H/2026 dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta masih…

6 jam yang lalu

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Cepat dan Mudah Diakses, JKP hingga Pelatihan Jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan…

7 jam yang lalu

Singgung Kasus Kuota Haji, LSAK Dorong KPK Gandeng Pesantren

MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas…

19 jam yang lalu