PERTANIAN

Sayangkan Impor 1 Juta Beras, Akademisi Untirta: Optimalkan Hasil Panen Petani

MONITOR, Jakarta – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Aliyth Prakarsa menyayangkan adanya kebijakan impor 1 juta beras melalui Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras nasional. Menurut Aliyth, secara ekonomi dan psikologi, hal tersebut akan merugikan petani di saat pandemi seperti ini.

“Panen raya bagi petani itu seperti kabar gembira. Masyarakat di Lebak, Banten misalnya, meski tidak semua petani menkonsumsi sendiri hasil panennya, namun ada juga sebagian petani yang menjual, bahkan tak sedikit juga yang berharap dapat diserap Bulog sesuai dengan HPP. Tentu sudah terbayangkan kegembiraan para petani untuk menanggulangi kesulitan ekonomi selama pandemi,” katanya saat dihubungi, Jumat (5/3).

Menurut Aliyth yang juga Peneliti Ketahanan Pangan, sekarang ini yang seharusnya Bulog lakukan adalah memastikan menyerap hasil panen di tingkat petani.

“Tapi, adanya impor beras tentunya akan memudarkan kegembiraan mereka, apa jadinya jika hasil panen petani tidak terserap,” ujar Aliyth.

Senada dengan Aliyth, Direktur Eksekutif Rumah Ekonomi Rakyat, Taufik Amrullah juga mempertanyakan keputusan impor beras menjelang panen raya yang puncaknya terjadi pada bulan April nanti. Padahal, Kementerian Pertanian menurutnya berhasil meningkatan produksi padi melalui percepatan tanam padi atau perluasan lahan walaupun dalam ancaman perubahan iklim yang ektsrim.

“Pak Mentan bersama jajarannya di Kementan sudah bekerja keras meyakinkan petani tetap berproduksi di masa pandemi ini. Dan, hasilnya bisa disaksikan secara kasat. Ketersediaan pangan relatif stabil. Bahkan BPS secara resmi sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa ada potensi kenaikan produksi. Ini kerja nyata, kerja keras petani dan ini harus dihargai,” kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa akhir Pebruari sudah dimulai panen padi, diperkirakan ini akan berlanjut dengan puncak panen pada April mendatang. Produksi padi yang dihasikan petani menurutnya harus lebih diprioritaskan untuk diserap, ketimbang mendatangkan beras dari luar negeri.

“Sebelum ada keputusan impor beras, harga gabah dan beras di beberapa sentra saja sudah mulai terjadi penurunan. Impor tentu akan menekan, memperparah harga jual di tingkat petani lebih rendah lagi,” ungkapnya.

Pada tahun 2021, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada potensi peningkatan produksi padi sebesar 4,86 juta hektar atau naik sebesar 26,56 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi karena panen raya di awal tahun, terutama di sejumlah daerah terus menunjukan tren positif.

BPS juga menunjukkan, pergerakan produksi beras tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang angka tahun 2019 yang hanya mencapai 54,60 juta ton. Adapun total luasan panen pada tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektar dengan total produksi padi mencapai 54,65 juta ton (gabah kering giling).

Recent Posts

Menag Pastikan Pelayanan Mudik Saat Nyepi dan Idulfitri Aman

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan sejumlah agenda strategis Kementerian Agama dalam mendukung…

55 menit yang lalu

DPR: Waspadai Dampak Ekonomi Konflik Iran bagi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menilai serangan yang dilakukan…

3 jam yang lalu

Dukung Inklusi, Kemensos Beri Bantuan Al-Qur’an Braille di PTQ RRI

MONITOR, Jakarta - Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Wyata Guna Bandung menyerahkan 30 mushaf…

5 jam yang lalu

Rektor UIN Jakarta Tegaskan Perbedaan Zakat dan Sedekah Kunci Kurangi Kesenjangan Sosial

MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, menegaskan bahwa zakat…

5 jam yang lalu

Kenang Sosok Try Sutrisno, Puan: Jasanya Besar, Indonesia Berduka

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita mendalam atas berpulangnya Wakil Presiden…

6 jam yang lalu

Kemenperin Permudah IKM Dapat Sertifikat TKDN Gratis Lewat Self Declare

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian telah mereformasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan menghadirkan…

7 jam yang lalu