Dok: Istimewa
MONITOR, Depok – Pengadilan Negeri (PN) Depok Kelas 1B mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021. Untuk mewujudkannya, pihaknya terus bebenah meningkatkan sarana prasarana di lingkungan PN Depok.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Syamsul Arief mengatakan, terwujudnya WBK dan WBBM demi memberikan rasa kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat. Dengan penguatan komitmen lembaga pengadilan yang tanpa suap, korupsi, pungli dan gratifikasi.
“Ini berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari instansi Pemerintah, tentunya turut melaksanakan pembangunan ZI. Artinya, kita bersemangat menginginkan PN Depok mempunyai komitmen pembangunan ZI,” katanya kepada wartawan, Jumat (05/03).
Menurutnya, ZI tidak sekadar predikat atau pengakuan, namun lebih ke arah terlaksananya sistem kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan begitu, ketika PN Depok ingin meraih predikat ZI. Maka, pimpinan dan jajarannya harus mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.
“Jika saat ini pelayanan di PN Depok sudah dikatakan baik, maka menuju ZI, PN Depok harus bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Demi terwujudnya lembaga pengadilan tanpa suap, korupsi, pungli dan gratifikasi,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat penghargaan di bidang pengembangan pariwisata keagamaan. Menag…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jajaran Kementerian Haji…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan…