MEGAPOLITAN

DPRD Depok: Penanganan Covid-19 Harus Jadi Prioritas Idris-Iman

MONITOR, Depok – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengajak wali dan wakil wali kota Depok untuk memperkuat sinergisitas dengan DPRD dan stakeholder dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, percepatan penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas kepala daerah terpilih, yang baru saja dilantik.

“Kami DPRD Kota Depok mengharapkan dapat bersinergi erat dengan kepala daerah terpilih untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19. Sebab di Kota Depok angka konfimasi positifnya masih fluktuatif,” katanya di Balai Kota usai menghadiri pelantikan Wali-Wakil Wali Kota Depok secara virtual, belum lama ini.

Yeti mengatakan, meski saat ini kebijakan mengenai pandemi Covid-19 sudah terintegrasi dengan pusat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Namun, peran daerah juga sangat besar terkait penyediaan rumah sakit.

“Terlebih saat ini ocupasi atau ketersedian tempat tidur di rumah sakit sudah tinggi untuk pasien Covid-19,” ujarnya.

Lanjut dia, pandemi yang sudah hampir satu tahun sudah membuat masyarakat jenuh. Ke depan pembangunan harus diprioritaskan dalam percepatan penanganan pandemi Covid 19.

“Selain itu, peningkatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) juga dinilai penting. Serta peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu Yeti pun berharap, Wali dan Wakil Wali Kota Depok terpilih, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono selalu dalam keadaan sehat. Agar mereka bisa langsung melakukan tugas sebagai kepala daerah yang nantinya bisa bersinergi bersama DPRD untuk membangun Depok. Selain juga bersama-sama mengatasi masalah pandemi Covid-19

“Sehingga, angka penularan Covid-19 di Kota Depok dapat menurun dan anak-anak yang merindukan bangku sekolah di tahun 2021 bisa kembali bersekolah,” pungkasnya.

Recent Posts

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

3 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Klaster Fesyen dan Kerajinan Tangan Lewat Holding UMKM

MONITOR, Jateng - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem rantai pasok industri…

5 jam yang lalu

Ratusan Peterjun Kostrad Hiasi Langit Kota Pulau Timah

MONITOR, Jakarta - Komandan Batalyon Yonif Para Raider 501/BY Divisi 2 Kostrad Letkol Inf I…

7 jam yang lalu

Penghasilan Rp100 Juta Terima Subsidi BPJS, DPR Dorong Pemutakhiran Data PBI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti temuan adanya peserta…

8 jam yang lalu

KKP Diseminasi Dua Inovasi Teknologi untuk Bantu Nelayan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyebar-luaskan hasil inovasi teknologi para penyuluh…

10 jam yang lalu