Konflik Antam di Sultra Bisa Diminimalisir Jika Putra Daerah Jadi Komisaris

MONITOR, Jakarta – Keberadaan PT Antam di daerah seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Untuk itu, diperlukan keterlibatan putra daerah untuk membantu perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Bidang Hukum Lembaga Masyarakat Tolaki Sultra, Khalid Usman, mengungkapkan bahwa putra daerah memang perlu diberikan peran atau ruang dalam mengembangkan berbagai sektor usaha Antam. 

“Karena banyak persoalan-persoalan tanah di Sultra sini, di Provinsi Sulawesi Tenggara ini adalah milik Suku Tolaki. Nah itu kan saham 35 persen itu kan harus ada yang mewakili,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Sayangnya, Khalid mengatakan, dalam beberapa tahun ini putra daerah tidak dilibatkan dalam pos strategis di Antam. Menurut Khalid, tiga tahun lalu memang ada putra daerah yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen untuk ikut mengelola perusahaan itu, tapi di era Menteri BUMN Erick Thohir, keterlibatan putra daerah belum ada.

Saat ini, lanjut Khalid, keinginan Antam melibatkan putra daerah harus kembali hidup. Khalid menyatakan, dirinya adalah salah satu yang dipercaya memakili daerah tersebut. Wakil Ketua Peradi Sultra itu mengaku mendapatkan amanah dari pemerintah provinsi, lembaga adat dan beberapa universitas. 

“Saya yang ditunjuk oleh Sultra untuk diberikan amanah untuk ikut berpartisipasi sebagai Komisaris Independen gitu,” katanya.

Khalid juga mengaku mengetahui ada beberapa perusahaan milik Antam yang memiliki masalah tanah dan kontrak karya dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, menurut Khalid, harus dijaga untuk kepentingan bersama dan kepentingan adat setempat. 

“Kehadiran saya di situ untuk menetralisir konflik-konflik horisontal dengan masyarakat. Insya Allah kalau saya hadir, konflik-konflik itu bisa diminimalisir,” ujarnya.