POLITIK

Pengamat Nilai Campur Tangan SBY Halau Gerakan KLB Demokrat Hal Wajar

MONITOR, Jakarta – Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman menilai turun tangannya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon isu Kongres Luar Biasa (KLB) wajar. Menurutnya, hal ini merupakan sifat alamiah dari seorang politisi untuk mempertahankan kendaraan politiknya.

“Jadi saya kira wajar saja kalau ada ancaman kemudian pak SBY membentengi Demokrat ketika kekuasaannya mau digoyang orang lain kan alamiah saja itu,” kata Arif, Jakarta, Kamis (25/2).

Arif menilai bahwa sebagai seorang politisi senior, SBY cukup peka dalam membaca peta pergerakan politik. Sehingga ketika SBY mulai turun gunung, artinya gerakan politik KLB itu sudah kian masif dan sudah dianggap menjadi sebuah krisis politik.

Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai masih belum memiliki kapasitas dan pengalaman politik untuk menyelesaikan konflik maupun ancaman-ancaman dari eksternal, menjadi salah satu alasan SBY ikut ke gelanggang.

“Artinya pak SBY menganggap situasi ini sudah darurat dan dia harus turun gunung,” imbuhnya.

Arif mengatakan gerakan KLB ini bisa sangat berpotensi terjadi jika digerakan oleh kekuatan politik besar. Meski demikian, lanjutnya, kedekatan dengan pemerintah juga menjadi variabel penting untuk memenangkan pertarungan politik KLB ini. Sebab legitimasi partai politik usai KLB turut ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Artinya memang, potensi kedekatan dengan pemerintah itu juga menjadi variabel penting siapa yang akan memperoleh legalitas dari Kemenkum HAM kalau berkaca dari partai telah menggelar KLB,” ungkapnya.

Recent Posts

Jokowi Sambut Baik Upaya Gus Addin Galang Diaspora Ansor di 20 Negara

MONITOR, Jakarta - Presiden Jokowi menyambut baik upaya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin…

27 menit yang lalu

Hendar Prihadi, Sudaryono dan Taj Yasin Maimoen Bersaing Ketat di Bursa Pilkada Jateng 2024

MONITOR, Jakarta - Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Direktur Eksekutif…

5 jam yang lalu

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan…

6 jam yang lalu

Jemaah Haji Wafat Dibadalhajikan dan Dapat Asuransi, Ini Ketentuannya

MONIITOR, Jakarta - Operasional pemberangkatan jemaah haji sudah memasuki hari kelima. Tercatat sudah lebih 26ribu…

7 jam yang lalu

Holding RS BUMN IHC Kerahkan Tim Medis Layani Kegiatan World Water Forum di Bali

MONITOR, Jakarta - PT Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation (IHC), Holding Rumah Sakit (RS)…

14 jam yang lalu

CPNS 2024, Kemenag Siapkan 1.378 Formasi Khusus IKN

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan 1.378 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024…

15 jam yang lalu