LPDB-KUMKM Support Permodalan untuk Dua Koperasi di NTB

MONITOR, Lombok – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan siap memberikan dukungan modal usaha kepada dua koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kedua koperasi itu adalah Koperasi Cabe Rawit di Kota Mataram, NTB dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ammar Sasambo di Lombok Tengah, NTB. Produk-produk dari anggota masing-masing koperasi ini dinilai punya nilai khusus dan unggul dibandingkan dengan produk anggota koperasi lainnya.

Diakui bahwa selama pandemi covid-19 yang sudah hampir setahun berjalan ini mengakibatkan modal usaha dari masing-masing anggota koperasi tergerus. Sementara kemampuan koperasi untuk terus memberikan pembiayaan bagi anggotanya juga terbatas. Oleh sebab itu agar usaha para UMKM anggota koperasi tidak “mati suri”, maka perlu ada dukungan permodalan terutama dari LPDB-KUMKM yang disalurkan melalui koperasi.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Sudarmono, menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja (satker) Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sangat komitmen untuk terus mendukung kemajuan koperasi.

Pihaknya sedang melakukan asessment terhadap dua koperasi tersebut agar bisa menjadi mitra usahanya. Dari assesment awal diakui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki potensi yang besar mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerjanya. Pasalnya dari track record administrasi dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya cukup meyakinkan.

“Tim kami telah melakukan diskusi dengan teman-teman di sini. Yang dibutuhkan untuk Koperasi Cabe Rawit salah satunya adalah mesin packaging. Kami LPDB-KUMKM siap memberikan pembiayaan pinjaman. Secara produk sudah baik, tidak kalah dengan produk lain. Kami siap membantu koperasi ini,” kata Krisdianto.

Dikatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yakni 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen. Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kompetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

“Kami berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, dengan tarif layanan sangat murah yaitu 3 persen. Kita tidak ada biaya provisi, administrasi dan lainnya sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. Bahkan pembiayaan kami terdapat masa tenggang (grace period) mulai 3 hingga 6 bulan, sehingga KUMKM mempunyai kelonggaran waktu dalam melewati masa-masa sulit ini,” pungkas dia.

Ketua Koperasi Cabe Rawit, Endang Susilowati mengatakan bahwa hingga saat ini anggotanya berjumlah 95 orang dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda, mulai dari kuliner hingga produk tekstil. Namun yang menjadi unggulan dari produk anggotanya adalah produk kuliner. Bahkan produk makanan olahan yang diproduksi dari anggota mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

Produk makanan olahan seperti ayam taliwang, dan produk-produk makanan olahan dalam kemasan dan frozen food. Koperasi ini juga mendapat apresiasi dari Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) karena kemampuannya dalam mendiversifikasi produk makanan olahan sehingga bisa dipasarkan hingga ke luar NTB. Selain fokus pada produk kuliner, koperasi ini juga mengembangkan basis usahanya melalui culinary training center, yaitu kelas khusus untuk mengajarkan masak memasak pada siswa.

Endang berharap agar LPDB-KUMKM dapat memberi perkuatan permodalan bagi koperasinya, terutama untuk pengadaan alat produksi seperti mesin packaging. Sebab diakuinya, hasil produk olahan anggota belum dikemas secara maksimal, sehingga diperlukan alat untuk mempercantik hasil produk agar dapat memiliki nilai lebih dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Semoga harapan kami ke LPDB-KUMKM dapat diakomodir. Selama ini kemasan produk kami besar-besar, nah kini kami ingin ukuran yang lebih kecil (mini). Kalau ada satu mesin untuk beberapa produk maka kami merasa senang sekali. Selain itu, kami bercita-cita bisa ekspor juga ke luar negeri,” ungkap Endang.

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa mengekspor hingga 2 kuintal sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya dari LPDB-KUMKM untuk dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

“Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi pemerintah maka peternak walet di luar sana akan bahagia,” tutur Lalu Buntaran.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, ke depan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, dan herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

“Setelah bertemu dengan Dinas Koperasi dan UKM juga LPDB-KUMKM, kami akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kita langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, dan Singapura,” pungkas dia.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kemajuan Koperasi dan UMKM

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat.

Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2.240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga  berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua dapat memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini, para pelaku usaha KUMKM mengalami permasalahan penting yakni modal produksi yang berkurang, sehingga omset usahanya juga turun,” pungkasnya.