MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap rencana revisi UU ITE rupanya terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding.
Ia memberikan dukungan terhadap rencana revisi UU ITE, yang digulirkan Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurutnya, UU ITE harus diberikan batasan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek.
“Jangan sampai UU ITE menjadi ajang bagi sesama warga negara untuk saling melaporkan,” kata Sarifuddin Suding, dalam keterangannya.
Batasan ini, dikatakan dia, sebagai antisipasi agar masyarakat tidak asal memidanakan pihak lain dengan memanfaatkan pasal-pasal multitafsir.
“Menurut kami, UU ITE perlu diberi batasan agar tidak menjadi pasal yang multitafsir. Sehingga masyarakat pun tidak mudah saling lapor melapor seperti yang terjadi saat ini,” tukasnya lagi.
MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap rencana revisi UU ITE rupanya terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding.
Ia memberikan dukungan terhadap rencana revisi UU ITE, yang digulirkan Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurutnya, UU ITE harus diberikan batasan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek.
“Jangan sampai UU ITE menjadi ajang bagi sesama warga negara untuk saling melaporkan,” kata Sarifuddin Suding, dalam keterangannya.
Batasan ini, dikatakan dia, sebagai antisipasi agar masyarakat tidak asal memidanakan pihak lain dengan memanfaatkan pasal-pasal multitafsir.
“Menurut kami, UU ITE perlu diberi batasan agar tidak menjadi pasal yang multitafsir. Sehingga masyarakat pun tidak mudah saling lapor melapor seperti yang terjadi saat ini,” tukasnya lagi.
