POLITIK

Pemilu Serentak 2024, Perludem: Kompleksitas Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

MONITOR, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengungkapkan bakal ada sejumlah implikasi yang akan dihadapi jika Pilpres dan Pileg serta Pilkada tetap dilaksanakan serentak di 2024.

“Yang saya bayangkan implikasi pemilu dan pilkada digelar serentak, maka kompleksitas Pemilu 2019 yang pernah dihadapi berpotensi berulang di 2024,” ungkapnya dalam diskusi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Titi menjelaskan, kompleksitas itu terjadi karena regulasi pada Undang-Undang (UU) tidak mengalami perubahan, baik UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Implikasi selanjutnya, menurut Titi, yakni penyelenggaraan serentak itu dikhawatirkan akan memperlemah tingkat identifikasi partai politik dengan warga. Karena biasanya, Titi menyebutkan, korelasi antara pemilih dengan partai politik itu intensitasnya meningkat pada saat ada agenda elektoral.

“Kalau agenda elektoralnya dalam lima tahun hanya dalam satu tahun saja aktivitas aktif maka partai politik dan warga akan semakin jauh dari interaksi satu sama lain,” ujarnya.

Kemudian, Titi mengatakan, penyelenggaraan itu juga berimplikasi makin memperlemah keterlibatan partisipatoris warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Serupa dengan Pilkada 2020. Pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik. Namun kompleksitas pemilu bukan prosedural, namun juga substantif,” katanya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Titi, akan menjadi sandaran perubahan pengaturan pemilu atau menguatnya yudisialisasi politik dalam tata kelola pemilu.

Titi mengungkapkan, meskipun pemilu bukanlah satu-satunya poin pengukuran indeks demokrasi, namun penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat mempengaruhi dari indeks demokrasi.

“Tetapi kalau kita lihat dari variabel indeks demokrasi penyelenggaraan pemilu itu menyumbang kontribusi skor yang tinggi yaitu 7,92. Jadi bisa dikatakan kalau kita bicara pergaulan internasional pemilu itu menjadi salah satu instrumen diplomasi demokrasi kita,” ungkapnya.

Recent Posts

Jelaskan Gaji Secara Rinci ke Publik, DPR Dinilai Tunjukkan Keterbukaan

MONITOR, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication…

4 jam yang lalu

Balita Meninggal Akibat Infeksi Cacing, Puan Minta RT Proaktif Tinjau Warga yang Butuh Cek Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kematian seorang anak bernama Raya di…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Gandeng HDCI Kampanyekan Produk Lokal Otomotif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menjalin kerja sama dengan…

7 jam yang lalu

Puan Tegaskan Tunjangan Diberikan ke DPR Sebagai Kompensasi Rumah Jabatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan…

7 jam yang lalu

Wakil Panglima TNI Terima Audiensi Wakil Kepala BRIN Bahas Kerja Sama Riset dan Inovasi Pertahanan

MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menerima audiensi Wakil Kepala…

9 jam yang lalu

Respons Puan soal Wamenaker Noel Terjerat OTT KPK

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer…

9 jam yang lalu