Resonansi ‘Kudeta’ Partai Demokrat

Oleh: Imron Wasi

Secara mutakhir, pentas politik nasional kembali dihebohkan dengan munculnya isu kudeta yang menerjang Partai Demokrat. Hal ini disampaikan secara ekslusif dalam konferensi pers yang dilakukan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Taman Politik Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2/2021) siang.

Ia menyebutkan, ada sejumlah orang yang sedang berupaya akan mendongkel dirinya dari pucuk pimpinan Partai Demokrat; baik secara intern maupun ekstern.

Bahkan, Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebutkan sejumlah orang yang menjadi motor penggerak dari gerakan ini, yakni, berdasarkan laporan yang diterimanya dari sejumlah pimpinan dan kader pusat sampai cabang menggambarkan ada kader aktif dan eks kader PD. Selain itu, yang menjadi diskursus publik, yaitu munculnya pihak ekstern yang terlibat.

Putra eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pula menyebut ada pejabat tinggi pemerintahan Joko Widodo yang terduga terlibat. Kemudian, informasi ini begitu cepat tersiar sampai ke tingkat lokal.

Sebab, mengikuti istilah populer dari Fukuyama (2016), yang mengemukakan apa yang disebutnya sebagai masyarakat informasi dan/atau era posindustrial. Dalam istilah lain, Futurolog Alvin Toffler memberinya label sebagai sebuah transisi ‘Gelombang Ketiga’. Ada sejumlah elemen yang memengaruhi, sehingga informasi ini bisa secara gradual sampai secara sistemik.

Pertama, seperti yang telah disebut oleh Fukuyama (2016), bahwa masyarakat sudah mengalami transformasi besar, dimulai dari masyarakat pemburu-pengumpul menjadi masyarakat petani dan kemudian menjadi masyarakat industri.

Saat ini, kita sedang dalam era milenium industri yang begitu sangat dahsyat. Akibatnya, teknologi mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan hal ini bermuara pada sistemiknya informasi, terlebih dengan mengoptimalkan platform komunikasi politik yang efektif.

Kedua, isu kudeta yang muncul di institusi Partai Demokrat ini juga karena semakin lemahnya kekuatan check and balances yang dilakukan sejumlah partai politik. Hal ini bisa dilihat dalam realitas politik kontemporer.

Sehingga, tidak ada informasi yang begitu menarik perhatian berbagai elemen. Dalam hal ini, hadirnya isu kudeta ini lantas menghebohkan jagat politik nasional, terlebih Partai Demokrat mempunyai sikap oposisi.

Selama ini, setelah bergulirnya pemerintahan Joko Widodo, sikap oposisi parpol tampak absen. Padahal, terdapat sejumlah hal yang bisa diadvokasi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini mencoba menelaah berbagai perspektif yang terjadi di lembaga Partai Demokrat mengenai hal ihwal isu kudeta ini. Karena, dalam politik kontemporer, kita mengenal sebuah istilah yang sangat populer di kalangan sarjana-sarjana sosial, yaitu, adanya frontstage politics dan backstage politics.

Turbulensi Ancaman?
Konferensi pers yang telah dilakukan pada Senin (1/2/2021) siang, mengandaikan sejumlah message kepada pemerintah, aktor politik, partai politik, dan masyarakat.

Pertama, turbulensi yang terjadi di ranah intern Partai Demokrat memang dipastikan memiliki pandangan yang berbeda. Sebab, parpol merupakan sebuah entitas yang bersifat heterogen. Bahkan, hal ini telah diafirmasi dalam studi Aisah Putri Budiatri et al (2018) yang mengilustrasikan bahwa partai politik bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah struktur yang terdiri atas beberapa kelompok yang saling berkompetisi dan berbeda pendapat.

Menurutnya, setiap kelompok di dalam partai sangat mungkin membawa cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya ideologi, platform, dan visi partai dijalankan.
Pada dasarnya, dalam institusi kepartaian pasti ada individu maupun sekelompok orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Dan, aspek heterogenitas yang terjadi di dalam parpol, menciptakan embrio faksi-faksi tertentu.

Alhasil, hal ini tidak bisa dinafikan. Secara historis, penulis mencatat, ada sejumlah parpol yang mengalami friksi karena faksi yang tidak bisa dikendalikan sedari awal. Akibatnya, memicu dan melahirkan parpol-parpol baru, misalnya, Golkar, PAN, PKB, PPP, dan PDI-P.

Terlepas dari itu semua, salah satu makna yang dapat diambil dari pernyataan Ketum Partai Demokrat, AHY, saat konferensi pers tentu suatu pesan yang sangat kental sebagai suatu bentuk adanya ‘ancaman’ yang timbul merambah PD ini; baik ancaman yang timbul di dalam intern maupun adanya upaya-upaya intervensi dari pihak ekstern.

Dengan demikian, apabila peristiwa ini sungguh-sungguh melibatkan pihak ekstern, tentunya sangat mengganggu konsolidasi demokrasi. Pasalnya, konsolidasi demokrasi di Indonesia masih berjalan terseok-seok, terlebih polarisasi yang diakibatkan karena munculnya fragmentasi yang begitu kuat pada saat proses elektoral.

Selanjutnya, sinyal itu pula disampaikan kepada orang-orang yang memiliki ‘faksi-faksi’ tersendiri di dalam tubuh partai. Oleh karena itu, musyawarah, kongres, rapat koordinasi, dan penyusunan struktural biasanya momentum untuk membersihkan anggota dan kader-kader yang tidak loyal terhadap kepemimpinan terpilih.

Kemudian, faksi yang ada itu muncul karena parpol bukanlah bersifat entitas tunggal. Ia berkelindan terhadap semua pihak yang memiliki platform, visi, dan ideologi serupa dengan parpol. Namun, dalam praksis riil tak pelak kita menyaksikan sejumlah orang yang tidak dimasukkan dalam struktur kepartaian juga membuat intrik politik.

Selain itu, menguatnya relasi patron-klien yang sudah barang tentu tidak disukai oleh sejumlah pihak. Seperti yang telah diulas di muka, dinamika yang terjadi di internal kepartaian yang meliputi, nilai dan ideologi, kompleksitas sosiologis, struktur, dan pola kepemimpinan.

Kedua, adanya marketing politik yang sedang diciptakan oleh Partai Demokrat. Dalam mengkonstruksi image politik, Partai Demokrat tentu melakukan sejumlah strategi dan taktik untuk menjaga eksistensi partai-nya.

Karena, membangun image politik tak semudah yang dibayangkan. Ia memerlukan waktu yang begitu cukup panjang. Agar masyarakat dapat dan/atau tetap mengetahui bahwa Partai Demokrat sebagai oposan pemerintah, terutama menghadirkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebagian kalangan menyebut, peran SBY juga sangat besar dalam mengaktualisasikan roda kepartaian agar tetap eksis. Ke depan, dipastikan akan ada upaya membangun image yang lebih masif. Karena membangun image perlu dilakukan secara terus-menerus oleh parpol, dalam hal ini, Partai Demokrat.

Oleh karena itu, dalam menghadapi konstelasi politik, terutama sebagai oposan pemerintah, memang sangat perlu untuk menunjukkan sikap kepedulian dan/atau menciptakan agar pandangan masyarakat terhadap parpol tetap baik.

Dan, itu dilakukan dengan menerapkan konstruksi image politik. Momentum absenya oposisi ini perlu dimanfaatkan dengan tetap berupaya menjaga nama partai tetap baik.

Hal ini bisa dilakukan dengan membantu masyarakat, terlebih dalam situasi yang tidak menentukan ini. mekanisme tersebut bisa dilakukan sesuai konstitusi yang berlaku agar memperoleh legitimasi.

Urgensi Komunikasi Politik
Dalam membangun citra politik, parpol dituntut untuk tetap bisa eksis dalam situasi dan kondisi apa pun, apalagi dengan berkembangnya sistem multipartai hari ini.

Parpol harus memodernisasikan dan menguatkan fondasi kelembagaannya agar tetap mendapatkan legitimasi dari pemilih dan masyarakat. Meski demikian, dengan meningkatkanya perkembangan politik di Indonesia, kita tak semestinya mengandalkan salah satu figure dan/atau tokoh tertentu dalam mengerek suara saat proses elektoral.

Tapi, perlu diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi kompetensi dan kapabilitas pemimpin, bukan malah mengutamakan privilese semata; perlu juga mengedepankan asas meritokrasi dalam menguatkan struktur kepartaian. Selama ini, kita masih tertuju pada sosok figure dan/atau tokoh tertentu, sehingga mengabaikan aspek penguatan kelembagaan kepartaian.

Oleh karena itu, sebagai entitas publik yang bersifat modern, parpol perlu membuat skema agar parpolnya tetap kokoh dan solid. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan komunikasi politik. komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai langkah.

Sebab, tanpa komunikasi politik yang baik di dalam internal maupun eksternal akan mengakibatkan ketidakstabilan, kalau kata Abraham Lincoln (1858) dalam Samuel P. Huntington (1997), Gelombang Demokratisasi Ketiga, “sebagai sebuah rumah yang terpecah belah dan saling bertentangan tidak bisa bertahan.” Artinya, akan terjadi keretakan dalam institusinya apabila sebuah komunikasi tidak dimaksimalkan dengan baik.

Image politik dapat digunakan sebagai tools oleh parpol dalam melakukan interaksi dengan khalayak publik. Meminjam perspektif Firmanzah (2018) yang mengemukakan bahwa image juga dapat dimaknai sebagai sumber keuntungan dalam bersaing.

Image politik sebagi suatu strategi positioning dapat menjadi salah satu sumber penentu kemenangan partai politik dalam persaingan dengan partai-partai lainnya. kemudian, komunikasi politik juga bisa berujung pada masuknya parpol, dalam hal ini Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintahan.

Dalam akselerasi yang hendak dicapai, terutama pada Pemilu 2024 memang sudah semestinya melakukan moblitas dari sekarang, terutama dalam menjaga dan membangun image politik. Namun, interpretasi di atas tentu sangat sukar sekali. Karena, koalisi pemerintahan Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin sudah sangat besar dan cenderung stabil.

Selanjutnya, dalam membangun iklim yang lebih demokratis, komunikasi politik perlu diwujudkan sedari awal, agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan semua pihak. Partai Demokrat sebagai partai besar dan telah mencatatkan sejarahnya dalam perjalanan politik di Indonesia, karena pada saat itu yang memimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai representasi dari Partai Demokrat selama dua periode.

Namun, sejak 2014 dan 2019 kemarin, parpol ini seolah kehilangan kekuatannya, sehingga kehilangan momentum untuk mempertahankan kekuasaannya pada proses elektoral. Akibatnya, parpol ini berupaya menjaga eksistensi kepartaian agar tetap kokoh di papan atas sebagai peraih suara terbanyak dan dapat meraih kemenangan dalam setiap konstelasi politik dengan sejumlah mekanisme yang dilakukan.

Terakhir, sebagai oposisi, semestinya, parpol-parpol yang memiliki sikap oposisi, terutama Partai Demokrat perlu menciptakan dan mengangkat permasalahan yang selama ini menjadi problem masyarakat Indonesia, agar legitimasi itu diperoleh secara maksimal. Karena, dalam sistem demokratis, diperlukan oposisi tulen yang bisa mengawal pembangunan kebangsaan dengan maksimal. Dengan kata lain, membangun kultur politik yang lebih apik dengan menerapkan asas check and balances.

Dalam setiap institusi kepartaian, masing-masing memiliki konstitusi yang mengatur pergantian kepemimpinan, termasuk Partai Demokrat. Dan, Partai Demokrat sudah melakukan regenerasi kepemimpinan tersebut melalui kongres dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY juga tampak mendapatkan legacy politik dari bapak biologis, yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kongres.

Penulis adalah Analis Politik dan Pemerhati Kebangsaan