MEGAPOLITAN

Rencana Pendirian Kampung Turki, DPRD Depok: Benahi Dulu Kampung Siaga

MONITOR, Depok – Rencana pendirian Kampung Turki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai dapat mengenalkan masyarakat setempat terhadap budaya ‘negara kebab’ itu, terus menuai polemik. Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, misalnya.

Hamzah menjelaskan, semestinya Pemkot Depok mengoptimalkan penanganan penyebaran Covid-19, dibanding wacana pendirian Kampung Turki.

Sebab, menurut Hamzah, tren kasus konfirmasi atau positif di Depok masih terus meningkat, bahkan penambahannya rata-rata di atas 200 kasus per hari.

“Gak usah berpikir untuk bikin Kampung Turki, benahi dulu Kampung Siaga (Covid-19) agar disetiap Kampung Siaga tren positifnya menurun,” kata Hamzah kepada MONITOR, Kamis (04/02).

“Kampung Siaga kita kan masih berantakan, cuman anggaran mulu, tetapi penyebaran Covid di Depok masih tinggi. Jadi, gak usah dulu untuk berpikir Kampung Turki, pikir tuh Kampung Siaga,” sambung Hamzah yang juga sebagai Ketua Satgas Lawan Covid-19 Kota Depok.

Namun demikian Hamzah mengatakan, dirinya tidak keberatan rencana Pemkot Depok untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga negara Turki.

“Bukan tidak setuju bekerjasama dengan Turki, kita lihat dulu urgensinya seperti apa?. Mending dioptimalkan Kampung Siaga-nya. Sehingga zona orange Depok berubah menjadi zona hijau, itu baru prestasi,” ujarnya.

“Kan sayang, anggaran dipakai ratusan miliar, tetapi positif Covid semakin hari semakin bertambah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Wakil Wali Kota Depok terpilih, Imam Budi Hartono menawarkan pendirian Kampung Turki di Depok kepada Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal.

Penawaran itu disampaikan Imam dalam sebuah acara pertemuan secara virtual, belum lama ini.

Recent Posts

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

2 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

2 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

2 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

2 jam yang lalu

Tarif Ekspor AS Naik, Prof Rokhmin Sarankan Diplomasi dan Negosiasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 2 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H1 s.d H+8 Libur Idulfitri 1446H

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 2.007.922 kendaraan kembali ke wilayah…

5 jam yang lalu