MONITOR, Jakarta – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan bahwa langkah Partai Demokrat yang dengan cepat melakukan konferensi pers terkait rencana pengambilalihan secara paksa atau kudeta sudah tepat.
“Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkumham,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada MONITOR, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Pangi menilai, politik belah bambu juga pernah menyasar internal Partai Golkar, yakni munculnya dualisme kepengurusan via Munas Ancol dan Munas Bali. Kemudian, menurut Pangi, hal sama juga terjadi pada PPP yakni Munaslub Jakarta dan Surabaya.
“Kemudian baru-baru ini peristiwa tragis yang dialamai Partai Berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi,” ujarnya.
Polanya, Pangi mengatakan, sebenarnya sama yakni memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah sesuai selera kekuasaan.
“Cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut,” katanya.
Namun, Pangi mencermati bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus pengambilalihan paksa atau kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan.
“Kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan. Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan,” ungkapnya.
Kalau seandainya politik belah bambu via kudeta terhadap partai demokrat kemarin berhasil, maka menurut Pangi, apakah masih ada partai yang mau mengambil jalan sebagai partai oposisi.
“Karena kalau enggak sesuai dengan chemistry kekuasaan ujungnya bisa tragis, mungkin itu juga mengapa ketua umum partai lainnya cari selamat dan cari aman maka pilihannya bergabung ke gerbong koalisi pemerintah,” ujarnya.
Pangi menilai, hal ini bisa menjadi candu permainan bagi yang punya kuasa, yang punya logistik. Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional atau cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan.
“Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa,” katanya.
Pangi menyebutkan, kudeta dengan mengambil paksa partai via munaslub melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham tentu lebih murah atau paket hemat, jalan pintas menjadi ketua umum partai, ketimbang berpikir mendirikan partai yang membutuhkan usaha, biaya dan pengorbanan yang tak sedikit.
“Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.
